LAMPUNG SELATAN – Tim dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan observasi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) terkait implementasi nilai antikorupsi di kemahasiswaan. Kegiatan observasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Besar kampus ITERA pada Jumat, 29 Juli 2022.

Tim KPK yang beranggotakan mantan Spesialis Jejaring Pendidikan KPK Hani, Spesialis Jejaring Pendidikan KPK Siti Patimah, dan Staf Jejaring Pendidikan KPK Aprianti Purwaningrum langsung disambut oleh Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA mengatakan bahwa Implementasi PAK harus dijalankan di ITERA mengingat pentingnya untuk membina kekuatan mental dan integritas generasi muda. Wakil Rektor melanjutkan jika mental yang baik kedepannya dibutuhkan untuk membangun segala kebaikan di ITERA.

“Pentingnya untuk membina kekuatan mental dan integritas generasi muda untuk membangun segala kebaikan di ITERA” ujar Khairurrijal.

Dalam jalannya kegiatan observasi, dibahas seputar penindakan dan kewenangan institusi penegak hukum. Mulai dari bagaimana berjalannya implementasi, efektifitas, serta tantangan dari PAK.

• Cara Memindahkan Chat WhatsApp dari Ponsel Android ke iPhone
• Sejarah Penggabungan Tahun Islam dan Jawa
• Vaksin Booster Kedua Mulai Diberikan untuk Tenaga Kesehatan

Sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI) ITERA Frijan Masa’i, S.H.I., M.H menjelaskan terdapat dua komisi kedisiplinan baik untuk tenaga kependidikan maupun kemahasiswaan. Frijan melanjutkan bahwa di sisi kemahasiswaan, pihak ITERA telah memberikan pedoman selama berkuliah di ITERA berupa buku saku mahasiswa yang telah mencakup nilai-nilai PAK didalamnya.

"Pihak ITERA telah memberikan pedoman selama berkuliah di ITERA berupa buku saku mahasiswa yang telah mencakup nilai-nilai PAK didalamnya," ungkap Frijan.

Ketua satgas kemahasiswaan M. Abi Berkah Nadi, S.T., M.T.,melanjutkan bahwa ITERA memiliki sanksi bagi mahasiswa yang melanggar pedoman dari buku saku. Abi Berkah menuturkan bagi pelanggar dengan kasus ringan cukup diberi sanksi sosial namun terdapat sanksi akademik bagi pelanggar dengan kasus yang cukup berat sampai pada titik dikeluarkan (DO). Abi Berkah dengan tegas mengatakan terkait sanksi DO belum pernah terjadi di ITERA. (*)