JAKARTA — Korban penipuan binary option Binomo dan Quotex mendatangi DPR untuk beraudiensi dengan anggota Komisi III, Kamis, 24 Maret 2022. Mereka meminta para legislator turut aktif mengawasi kinerja aparat kepolisian untuk mengungkap gembong di balik platform Binomo dan Quotex.

Kuasa hukum korban, Finsensius Mendrofa, meyakini adanya sindikat internasional di balik kasus investasi bodong Binomo dan Quotex. Atas dasar ini, kinerja kepolisian perlu didukung parlemen untuk melakukan pengungkapan secara menyeluruh.

“Kami percaya Bareskrim kerja keras untuk menelusuri ini. Tetapi, atas kewenangan dimiliki pimpinan Komisi III, kami berharap penuh bahwa yang ditangkap jangan hanya affiliator yang dilaporkan ini," kata Finsensius.

• PLN Ajak Warganet Beli Produk UMKM Binaan Rumah BUMN lewat Aplikasi PaDi UMKM
• Cukup Pakai KTP, Kini UMKM Bisa Ajukan Pinjaman di Bank Wakaf Mikro
• Pembelian Rumah KPR Masuk Dalam Pelaporan SPT

Aspirasi para korban dapat dimengerti mengingat selain melaporkan afiliator mereka juga melaporkan platform Binomo dan Quotex. Kepolisian telah menangkap afiliator tapi pemilik platform hingga kini belum diketahui secara pasti.

“Sampai sekarang platformnya ini belum diungkap siapa di balik Binomo siapa di balik Quotex ini. Kami belum tahu sampai sekarang ini," keluhnya.

Mencermati laporan PPATK, aliran dana dari Binomo mengalir hingga ke beberapa negara dan mengerucut ke rekening pemilik di Karibia. Korban juga mengamini hal ini menandakan adanya tindak pidana pencucian uang gaya baru dengan memanfaatkan fasilitas digital.

Selain itu, para korban juga menyampaikan aspirasinya agar parlemen membuat regulasi baru untuk mencegah kejahatan digital investasi bodong ini terulang  pada masa mendatang. Setidaknya, aset digital yang berkembang sekarang ini tidak dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh memastikan bakal meneruskan aspirasi para korban agar ditindaklanjuti Bareskrim Mabes Polri. Dia juga menekankan kasus yang menimpa para korban menjadi perhatian DPR.

“Yang pasti Komisi III akan mengawal. Aspirasi mereka akan kami sampaikan pada rapat dengan Polri,” ujarnya. (CA) 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Erwin C. Sihombing pada 24 Mar 2022