JAKARTA - Saat ini, istilah Environmental, Social and Governnance (ESG) semakin mendapatkan popularitas yang lebih besar daripada sekadar menjadi tren sementara. ESG dianggap semakin penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam ESG memiliki banyak keuntungan, termasuk membantu perusahaan mematuhi regulasi dan meningkatkan nilai serta profitabilitas perusahaan. Meski demikian, belum semua perusahaan di Indonesia dapat menerapkan ESG dengan mulus. 

Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Mas Achmad Daniri membeberkan hasil riset yang dilakukan Mandiri Institute terhadap manajer aset di Indonesia. Dalam survei tersebut, masih terdapat keterbatasan pengetahuan mengenai manfaat penerapan ESG dalam pengambilan keputusan investasi.

• Pertumbuhan PDB Indonesia Belum Mampu Topang Penguatan Rupiah
• Cadangan Devisa Indonesia Naik Tipis Jadi US$137,7 Miliar pada Juli 2023
• Konsumsi Rumah Tangga Topang Ekonomi di Kuartal II 2023

“Survei juga mengungkap kurangnya pemahaman dan kesulitan dalam memeroleh sumber data terkait ESG,” ujarnya saat diwawancarai TrenAsia.com belum lama ini. Tidak hanya itu saja, riset dari Mandiri Institute mengidentifikasi beberapa tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan ESG, antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan menentukan kriteria

2. Kesulitan mengintegrasikan faktor ESG ke dalam model kuantitatif

3. Kurangnya insentif terhadap proyek, pendanaan, dan kebijakan ESG

4. ESG dinilai tidak memiliki kontribusi keuangan yang signifikan bagi perusahaan

5. ESG dirasakan belum relevan dengan kondisi perusahaan saat ini

6. Kurangnya permintaan dari pemangku kepentingan

7. Keuntungan jangka panjang yang relatif terbatas bagi perusahaan

Achmad Daniri juga menjelaskan bahwa, berdasarkan laporan IFLR pada 27 Juni 2023, penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance) di Indonesia masih memerlukan beberapa perbaikan. Berikut adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan:

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Walaupun peraturan terkait ESG sudah diterbitkan oleh regulator dan lembaga pengawas, masih diperlukan penegakan aturan yang konsisten guna memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. 

Upaya ini mungkin melibatkan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar dan memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif dalam praktik keberlanjutan.

2. Kesadaran dan Pemahaman Terhadap Isu ESG

Perlu upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ESG di kalangan perusahaan, investor, dan masyarakat umum. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pelatihan mengenai manfaat dan cara implementasi praktik keberlanjutan, sehingga dapat memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan penerapan ESG.

3. Peran Aktif Pemerintah dan Regulator

Peran aktif pemerintah menjadi krusial dalam mendorong dan memfasilitasi penerapan ESG di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pembentukan kebijakan yang mendukung praktik keberlanjutan, penguatan kerangka peraturan yang ada, serta memberikan insentif dan fasilitas bagi perusahaan yang menunjukkan kinerja yang baik dalam aspek ESG.(*)