BANDARLAMPUNG – Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menyebut banyak celah yang dapat menjerat kepala daerah ke dalam korupsi seperti, reformasi birokrasi (rekruitment dan promosi jabatan), pengadaan barang dan jasa, filantropi/sumbangan pihak ketiga.

"Ruang yang juga dapat menjerat korupsi adalah realokasi anggaran Covid-19 untuk APBD dan APBN, pengadaan jaring pengaman sosialsosial untuk pemerintah pusat dan daerah, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepala daerah," papar Firli saat Rapat Koordinasi dengan kepala daerah se-Indonesia, termasuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara virtual, Senin (24/1/2022).

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas, sebaran risiko korupsi yakni penyalahgunaan fasilitas kantor 99%, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 100%, korupsi dalam promosi/mutasi SDM 99%, suap/gratifikasi 98%, intervensi 99%.

• Tekan Impor LPG, Jokowi Resmikan Pabrik Gasifikasi DME Batu Bara Senilai Rp30 Triliun
• Tekan Defisit Migas, Kilang Pertamina Olah Bahan Baku Sendiri
• Ini 7 Tanda Kesehatan Finansial Semakin Sehat, Sudahkah Anda Mencapainya?

Sementara, untuk indeks integritas pemerintah provinsi memiliki nilai terendah yakni 69,3; pemerintah kabupaten 70,9; pemerintah kota 70,9; kementrian 80,3; dan terakhir lembaga non pemerintah yakni 81,9.

Firli menambahkan, KPK dalam mencegah korupsi sudah melakukan upaya melalui pendekatan pendidikan dan perbaikan sistem pemerintahan.

"Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional yang dimana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi," ujarnya.

Ia mengatakan jangan pernah mengira KPK hanya ada di ibukota. Harus diingat mata KPK itu adalah seluruh masyarakat Indonesia.

Ia berharap Indonesia bersih dari korupsi karena ia menyakini kepala daerah merupakan putra/putri terbaik pilihan rakyat Indonesia untuk membangun daerah. (*)