JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, masih ada sejumlah tantangan dalam pendistribusian LPG 3 Kg.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Maompang Harahap, mengatakan, pemerintah bersama kepolisian dan Pertamina terus meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi oknum agen, pangkalan, atau lainnya yang melakukan pelanggaran tersebut.

"Seperti pengoplosan LPG tabung 3 kg ke LPG non-subsidi. Selain merugikan negara dan masyarakat yang berhak, pengoplosan juga berbahaya bagi masyarakat," katanya saat konferensi pers virtual, Kamis, 8 Juli 2023.

Adapun bentuk-bentuk lain penyimpangan penyaluran LPG 3 kg adalah penimbunan, penjualan melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah (Pemda) dan  pengangkutan LPG 3 kg menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar di agen.

Maka pemerintah akan terus memperbaiki mekanisme pendistribusian LPG 3 kg. Pasalnya pencatatan transaksi manual dalam logbook pangkalan rawan manipulasi sehingga tidak mampu menunjukkan profil pengguna LPG 3 kg yang sesungguhnya.

Maka perlu adanya proses pendataan dan pencocokan data pengguna yang sedang berlangsung diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Dalam tahap pendataan ini tidak ada pembatasan pembelian LPG 3 kg.

Masyarakat bisa membeli di pangkalan atau sub penyalur resmi Pertamina hanya perlu menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Adapun sosialisasi program transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran kepada lembaga penyalur telah selesai dilaksanakan sebanyak 5 gelombang mulai tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 3 Juli 2023 untuk 411 kabupaten dan kota di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi.

• Kian Mendunia, Batik Sumbang Ekspor Ratusan Miliar Rupiah
• 5 Perusahaan Terkaya 2023 Versi Fortune Global 500
• Tips Mudah Cara Menjadi Nasabah Prioritas Perbankan
• Penerapan ESG Mampu Wujudkan Transportasi Berkelanjutan

Penyaluran LPG 3 Kg

Berdasarkan laporan Maompang untuk rata-rata peningkatan realisasi volume penyaluran LPG tabung 3 kg dari 2019 hingga 2022 sebesar 4,5% per tahun, atau telah mencapai 7,8 juta metrik ton di tahun 2022.

Adapun realisasi subsidi LPG 3 kg tahun 2022 sesuai dengan laporan LKPP audited yaitu sebesar Rp139 triliun. Ini porsi subsidi energi yang terbesar termasuk pembayaran kurang bayar tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp15,04 triliun.

Dalam kesempatan yang sama,  Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution menambahkan kondisi stok LPG 3kg per Juli 2023 berkisar pada 14 hari operasional (HOP) sehingga pasokan masih cukup aman.

Untuk mengatasi lonjakan permintaan, pasokan LPG 3 kg pada Juli 2023 mencapai 690 ribu metrik ton, 5% di atas pasokan Juni 2023 sekitar 500 ribu metrik ton.

Pertamina juga  memastikan, ketahanan stok LPG 3 kg akan terus Pertamina lakukan dengan cara dari baik produksi dalam negeri maupun impor, sehingga dia yakin stoknya dapat bertahan di posisi 14-15 hari operasional.