JAKARTA – Implementasi integrasi atau penggabungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) semakin dekat.

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dan Dirjen dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh telah menandatangani kerja sama terkait program tersebut. 

Tepatnya, Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan, dengan ditekennya perjanjian tersebut, maka integrasi data kependudukan dengan basis data perpajakan dimulai.

• Penerbitan Mata Uang Digital oleh BI Penting Agar Masyarakat Tak Beralih ke Kripto
• Penggunaan Produk Lokal Akselerasi Pemulihan Ekonomi Daerah
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian pada Jumat, 20 Mei 2022

Tujuannya, untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia.

"Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan," kata Neilmadrin dalam keterangan tertulisnya dikutip Jumat, 20 Mei 2022.

"Karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan," tambahnya.

Ia menjelaskan, perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak 2013 yang telah diperbarui pada 2018.

“Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP,” ujarnya. (*)