BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan desa dan kelurahan sadar Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM Lampung di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai HAM harus dilakukan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik yang adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pembentukan desa sadar HAM. Ini menjadi upaya membangun desa yang menghormati hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Mirza.

• Gubernur Minta Dewan Pendidikan Susun Grand Design Pendidikan Jangka Panjang
• PLN UID Lampung Beri Apresiasi Pengguna PLN Mobile
• Bimtek Guru Utama Provinsi Lampung Dorong Penguatan Bahasa Daerah

Ia menjelaskan, komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah melalui program Desaku Maju yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung. Melalui program itu, pemerintah tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi desa, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Melalui program Desaku Maju, kita ingin memastikan desa-desa di Lampung tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga maju sumber daya manusianya. Di dalamnya, kesadaran hukum dan penghormatan terhadap HAM menjadi nilai tambah yang sangat penting,” katanya.

Menurutnya, pembangunan desa yang ideal harus berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kesadaran HAM.

“Desanya maju, SDM-nya maju, dan masyarakatnya sadar HAM. Itu yang kita dorong agar desa benar-benar menjadi fondasi pembangunan daerah,” lanjutnya.

• Jadwal Pembagian Dividen BBRI, Ini Detail Lengkapnya
• BRInita Bantu Perempuan Kelola Kebun Kota yang Produktif
• Diskon Tambah Daya PLN 50%, Berlaku hingga 28 April

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian HAM Lampung, Basnamara, berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung agar pembentukan desa sadar HAM dapat berjalan optimal di kabupaten dan kota.

“Kami meminta dukungan Pemerintah Provinsi Lampung agar pembentukan desa sadar HAM dapat berjalan optimal di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur Lampung yang dinilai telah menunjukkan praktik nyata dalam menjunjung nilai-nilai HAM di daerah.

“Seperti Pak Gubernur turun langsung bertemu demonstran dan mengakomodir permasalahan masyarakat, itu merupakan bagian dari perwujudan HAM. Kami sangat bangga dengan komitmen tersebut,” kata Basnamara. (PL)