FRPKB MoU dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Pertahanan Terkait Riset Hukum

Eva Pardiana - Kamis, 23 Desember 2021 21:22
FRPKB MoU dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Pertahanan Terkait Riset HukumPenandatanganan MoU antara FRPKB dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Pertahanan terkait riset hukum dalam agenda Saresehan Nasional FRPKB di gedung Student Center FEB Universitas Lampung, Kamis (23/12/2021). (sumber: Humas Unila)

BANDARLAMPUNG – Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Mahkamah Agung dan Kementrian Pertahanan (Kemhan) terkait riset di bidang hukum dalam agenda Saresehan Nasional FRPKB di gedung Student Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung, Kamis (23/12/2021).

Penandatanganan MoU dilakukan Ketua FRPKB yang juga Rektor Unila Karomani dengan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Kemudian perwakilan Kemhan yang ditandatangani oleh Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Keamanan (Dirjen Pothan) Brigjen TNI Jubei Levianto.

Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan mengatakan kerja sama ini sejalan dengan program salah satu unit kerja di Mahkamah Agung yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) yang selama ini mengadakan riset terkait pengembangan instalasi penanganan perkara serta pengembangan keilmuan hukum.

Hasbi berharap melalui tahapan ini program-program di Mahkamah Agung dapat berjalan lebih intensif dari sebelumnya sehingga memberi kontribusi masif.

"Kami menyadari bahwa sekalipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum tetapi ada tanggung jawab moral untuk memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila dan turut mengambil bagian dalam pengembangan kurikulum, serta pengajaran perguruan tinggi karenanya tidak sedikit aparatur peradilan yang menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi," paparnya

Ketua FRPKB Karomani menyebutkan dengan disepakatinya MoU tersebut maka otomatis para rektor yang tergabung dalam aliansi ini bisa langsung bekerjasama atau melakukan program kerjasama yang lainnya dengan Kemhan dan Mahkamah Agung.

"Ini sejalan dengan konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kita menyambut dengan konkret baik itu dengan kerja sama yang kemudian diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing di berbagai universitas. Kita berharap ini bukan sekadar MoU kosong tetapi betul-betul ditindaklanjuti manfaatnya terasa oleh kita semua," harapnya

Brigjen TNI Jubei Levianto mewakili Kemhan menyampaikan apresiasi atas program penguatan karakter bangsa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Menristek Dikti, khususnya pada implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

"Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Mereka serta mengembangkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan kelembagaan," ungkapnya. (*)

Editor: Eva Pardiana

RELATED NEWS