BI Fokus 5 Program Peningkatan Transaksi Digital Perbankan

Yunike Purnama - Selasa, 05 Desember 2023 05:10
BI Fokus 5 Program Peningkatan Transaksi Digital Perbankan Bank Indonesia (BI) memproyeksikan peningkatan signifikan dalam transaksi digital di sektor perbankan pada tahun 2024 dan 2025. (sumber: Ist)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan peningkatan signifikan dalam transaksi digital di sektor perbankan pada tahun 2024 dan 2025. 

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital akan terus menunjukkan performa positif, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan dapat diandalkan. 

“Di sistem pembayaran, digitalisasi terus diakselerasi tahun 2024 sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia dengan sasaran; akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional, struktur industri sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan handal. Dengan semboyan: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa,” papar Perry dalam pidatonya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang diselenggarakan beberapa hari lalu. 

Proyeksi Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi digital banking diperkirakan akan tumbuh sebesar 23,2% pada tahun 2024, mencapai total Rp71,58 kuadriliun. 

Selanjutnya, nilai transaksi digital banking diperkirakan akan terus meningkat sebesar 18,8% pada tahun 2025, mencapai total Rp85,04 kuadriliun. 

Pada kuartal III/2023, Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi digital banking mencapai Rp14,97 kuadriliun, mengalami pertumbuhan sebesar 11,51% year-on-year (yoy). 

Volume transaksi digital banking juga tumbuh sebesar 36%, mencapai 4,22 miliar transaksi. Untuk tahun ini, nilai transaksi digital banking diperkirakan akan mencapai Rp58,12 kuadriliun, mengalami pertumbuhan sebesar 10,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rangka mengakselerasi ekonomi keuangan digital di Indonesia, BI fokus kepada lima program yang rinciannya bisa dilihat di bawah ini. 

1. Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel BI-FAST untuk Meningkatkan Interkoneksi dan Integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional

BI terus memperkuat sistem pembayaran ritel dengan mengembangkan BI-FAST. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pembayaran yang efisien dan inklusif.

2. Peningkatan Sistem Pembayaran Nilai Besar BI-RTGS Generasi ke-3 yang Modern dan Multi-Mata Uang

BI juga fokus pada pengembangan generasi ke-3 dari sistem pembayaran nilai besar BI-RTGS. Sistem ini dirancang dengan standar internasional, mendukung multi-mata uang, dan terintegrasi dengan modernisasi sistem operasi moneter BI. Langkah ini diambil untuk memastikan keefisienan dan keandalan sistem dalam mengelola transaksi nilai besar.

3. Inovasi Pusat Data Transaksi Pembayaran dengan Penggunaan Artificial Intelligence

Salah satu langkah signifikan adalah pengembangan pusat data transaksi pembayaran yang dilengkapi dengan inovasi artificial intelligence (AI). 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan data transaksi pembayaran. Pusat data ini tidak hanya mengadopsi teknologi terkini tetapi juga mengintegrasikan kebijakan dari BI, pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

4. Pengembangan Digital Rupiah sebagai Alat Pembayaran Digital Unggul di Indonesia

Bank Indonesia memperkenalkan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. 

Tahap pertama penerbitan proof of concept Rupiah Digital, termasuk "Khasanah Digital Rupiah," diimplementasikan untuk menciptakan landasan yang kokoh dalam revolusi pembayaran digital di Tanah Air.

5. Ekspansi Kerjasama QRIS dan BI-FAST di ASEAN, India, Jepang, dan Tiongkok

Langkah strategis berikutnya adalah perluasan kerjasama QRIS dan BI-FAST ke negara-negara ASEAN, serta negara mitra seperti India, Jepang, dan Tiongkok. 

Integrasi dengan transaksi mata uang lokal akan menjadi fokus utama, dan Bank Indonesia akan mendukung elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. 

Ini mencakup implementasi dalam sektor Bantuan Sosial (Bansos) dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia pada segmen pemerintah.(*)

Editor: Redaksi
Yunike Purnama

Yunike Purnama

Lihat semua artikel

RELATED NEWS