JAKARTA - Pemerintah berupaya melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memisahkan platform sosial commerce dan ecommerce, dengan memberikan izin yang berbeda.

Hal tersebut di dukung, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengapresiasi kebijakan Pemerintah tersebut. Apindo menilai Kebijakan tersebut dinilai dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat (level playing field). Jumat, 29 september 2023.

Pandangan APINDO tersebut disampaikan sebagai respon atas Rapat Terbatas (Ratas) terkait pengaturan Perdagangan Secara Elektronik. Sebelumnya, Pemerintah mengelar Ratas dalam rangka revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 Tahun 2020 tentang Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, ”Penerapan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan diperlukan. Model bisnis e-commerce telah banyak berevolusi dan berdampak pada kelangsungan UMKM, karena itu pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kualitas pertumbuhan dan iklim industri e-commerce tetap dapat memberikan peluang bagi UMKM Indonesia untuk berusaha dan berkembang serta melayani kebutuhan konsumen dengan baik.”

• BI: Kinerja Penjualan Eceran Bandarlampung Meningkat pada Agustus 2023
• Jurusan TI Darmajaya Gelar Campus Hiring
• Pemerintah Nyatakan Virus Nipah Belum Ada di Indonesia
• MenKopUKM: Ekosistem Industri Tanaman Hias Perlu Dibentuk

Lebih lanjut, Wakil Ketua Bidang Digital APINDO, Tirza Reinata Munusamy mengatakan, ”Seperti halnya perdagangan offline, pemisahan model bisnis marketplace dan produsen serta media sosial dan e- commerce akan memastikan tidak ada platform yang menguasai rantai perdagangan online dari hulu ke hilir, sehingga meminimalisir potensi praktik monopoli dan praktik persaingan tidak sehat. Dengan dilarangnya social commerce untuk bertransaksi, maka hal ini juga dapat menjaga kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia sebagai konsumen.”

Ia memaparkan, aktivitas dalam memengaruhi permintaan dan penawaran melalui beragam platform merupakan bentuk anti persaingan. Perilaku manipulasi pasar tersebut telah dikategorikan illegal pada pasar komoditas dan keuangan, sehingga APINDO mendorong adanya perbaikan dalam pasar ritel.

Menurutnya, kebijakan pemerintah sudah tepat dengan menerapkan persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri serta ambang batas harga minimum USD100 pada marketplace crossborder. Sehingga, di satu sisi produk UMKM dibawah tetap dapat bersaing dan di sisi lain produk impor yang dijual keamanan dan kualitasnya tetap terjamin.

APINDO juga mendorong Pemerintah untuk mengkaji secara berkala terkait logika harga jual dan logika pasar domestik dan internasional juga diperlukan untuk menghindari illegality dan praktik dumping. Pemerintah juga diharapkan dapat melihat negara-negara produsen yang sudah dan sedang menerapkan insentif dari sisi suku bunga serta komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu dari aturan yang sudah ada, termasuk mengkaji mekanisme algoritma, data, dan transparansi demi persaingan usaha sehat.

E-commerce merupakan bagian dari digitalisasi yang terjadi dengan cepat di Indonesia. Terkait hal itu, Shinta Kamdani mendorong agar pemerintah melakukan langkah terkoordinasi, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Investasi untuk melindungi konsumen dan mendorong pedagang, terutama UKM, agar selalu kompetitif sehingga dapat memajukan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia.

”Kita semua, Pemerintah dan sektor swasta, perlu melakukan akselerasi transformasi digitalisasi industri dalam rangka menguatkan pasar dan produk domestik agar berdaya saing. Terkait penguatan UMKM dari segi kompetitif, kapasitas dan perkembangan, APINDO secara berkala melaksanakan pelatihan dibawah program UMKM Merdeka dan kami mengajak UMKM untuk turut berpartisipasi,” tutup Shinta.(*)