BANDAR LAMPUNG – Investasi yang mengalir ke Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dinilai menjadi sumber kekhawatiran serius bagi ketahanan nasional. Sejumlah fakta dan isu terkait investasi megaproyek tersebut telah mengundang perhatian publik, termasuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Lampung.

Menurut Ketua KAMMI Lampung, Habibbulloh Al Ansyor, Pulau Rempang, yang memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional dan dekat dengan negara tetangga seharusnya menjadi salah satu aset penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya aliran investasi, muncul kekhawatiran bahwa hal ini akan memengaruhi keamanan dan kedaulatan negara.

Salah satu masalah utama yang mengelilingi investasi Pulau Rempang adalah kepemilikan tanah dan infrastruktur kunci oleh pihak asing. Hal ini telah memicu ketidakpastian dan kekhawatiran tentang bagaimana kepentingan nasional dapat terancam oleh pihak luar.

• Samsung Hadirkan Varian Warna Baru untuk Galaxy A34 5G
• Menunggu Keadilan Agar Pasar Mampu Tetap Hidup
• Bukannya Hemat, Ternyata Ini 7 Tanda Anda Menerapkan Frugal Living Terlalu Parah

"Jika memang investasi mementingkan dan perduli terhadap masyarakat yang daerahnya akan dijadikan kawasan industri Rempang Eco City, seharusnya pemerintah dan pihak terkait menyediakan tempat tinggal terlebih dahulu sebelum diadakannya relokasi," ujar Habib dalam siaran resminya, Sabtu (24/9/2023).

Selain itu yang perlu digaris bawahi pemerintah adalah terkait keamanan nasional karena posisi Pulau Rempang yang berdekatan dengan negara tetangga tentu nantinya akan dibuka akses jalur laut untuk kepentingan industri.

Habib menambahkan, Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak berwenang harus melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dengan investasi ini dan dampaknya pada ketahanan nasional. Langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan negara tidak terganggu.

• Daftar Ponsel yang Mampu Update MIU15
• Daftar Perangkat yang Disetop Apple Usai iPhone 15 Rilis
• Prosedur Menutup Jalan Saat Gelar Hajatan, Apa Saja?

"Investasi tentu bukanlah hal yang buruk, tetapi pemerintah dalam mengeluarkan izin investasi perlu diperhatikan tentang analisis dampak lingkungan (Amdal), dan keamanan nasional karena investor berasal dari asing yang sebelumnya bersengketa terkait Laut China Selatan, serta posisi Pulau Rempang yang dekat dengan perbatasan negara tetangga," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia harus mengajak semua pihak terlibat untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka dan transparan tentang kebijakan investasi ini demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

"Jangan sampai kekhawatiran masyarakat terkait terpinggirkannya masyarakat rempang dan terancamnya kedaulatan bangsa," tanda Habib. (Rls)