PTPN I Perkuat Peran Dukung Kedaulatan Pangan Nasional

2026-04-24T08:33:06.000Z

Penulis:Eva Pardiana

Forum Economic Briefing 2026
Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, saat hadir dalam Forum Economic Briefing 2026 yang diselenggarakan salah satu jaringan stasiun televisi nasional di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

JAKARTA – PTPN I (Persero) menegaskan komitmennya sebagai elemen pendukung utama program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, dalam Forum Economic Briefing 2026 yang diselenggarakan salah satu jaringan stasiun televisi nasional di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Sebagai entitas Subholding Supporting Co di bawah Holding Perkebunan Nusantara (HPN), PTPN I terus melakukan transformasi, termasuk membuka peluang diversifikasi komoditas. Perusahaan yang selama ini mengelola karet, teh, kopi, dan tembakau itu dinilai masih memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas lain yang selaras dengan program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Teddy menjelaskan, PTPN I memiliki lebih dari 80 ribu hektare lahan yang tersebar di berbagai provinsi dan dinilai cocok untuk pengembangan komoditas baru. Salah satu yang mulai dikembangkan adalah kelapa, yang memiliki nilai strategis tinggi baik dari sisi konsumsi maupun stabilitas ekonomi.

“Basis kami adalah komoditas perkebunan tanaman keras seperti karet, teh, kopi, dan tembakau. Namun, negara membutuhkan aset kami untuk mendukung program ketahanan pangan dalam kerangka Asta Cita Presiden. Dalam payung Danantara, kami bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk menjalankan program-program tersebut,” ujar Teddy.

Selain kelapa, PTPN I juga mengembangkan komoditas pala sebagai produk unggulan yang akan dilengkapi fasilitas hilirisasi. Perusahaan turut mendukung program kemandirian protein melalui penyediaan lahan untuk pembangunan peternakan ayam terpadu di Lampung dan Sumatera Selatan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food sovereignty) melalui peningkatan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Transformasi organisasi yang mengintegrasikan sembilan wilayah operasional PTPN I ke dalam satu entitas Supporting Co juga dinilai mampu menciptakan skala ekonomi yang lebih besar.

Integrasi wilayah dari Sumatera Utara, Jawa, hingga Papua menempatkan PTPN I tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan (agent of development) yang berperan dalam hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian.

Dalam pengembangan industri kelapa, Teddy mengungkapkan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan luas lahan mencapai 3,3 hingga 3,7 juta hektare, terbesar di dunia. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal akibat dominasi ekspor bahan mentah. Untuk itu, PTPN I berencana membangun pusat-pusat industri pengolahan kelapa di sejumlah lokasi strategis.

Selain sektor pangan, PTPN I juga mengembangkan bioetanol berbasis jagung dan singkong sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian energi nasional. Saat ini, perusahaan telah memiliki satu pabrik etanol yang memanfaatkan limbah tebu dan akan memperluas bahan baku melalui penanaman singkong di Lampung.

Dalam pelaksanaannya, PTPN I mengedepankan kolaborasi lintas sektor dengan mengadopsi model bisnis inklusif. Sumber bahan baku tidak hanya berasal dari lahan perusahaan, tetapi juga melibatkan perkebunan rakyat. Salah satu implementasinya terlihat di Maluku, di mana perusahaan bersinergi dengan lahan masyarakat seluas ratusan ribu hektare.

Menurut Teddy, kesiapan sumber daya manusia dan aset organisasi menjadi kunci dalam menjalankan mandat tersebut. Dengan penguatan struktur di bawah Holding PTPN III (Persero), PTPN I optimistis pembangunan industri pengolahan yang dimulai pertengahan tahun ini akan menjadi tonggak baru kebangkitan komoditas perkebunan Indonesia di pasar global.

Transformasi ini menegaskan kesiapan PTPN I dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan. (*)