Perkuat Kapasitas Strategi Komunikasi Politik Legislatif, Suarakan Hak Kelompok Rentan Disabilitas

BANDARLAMPUNG - Yayasan Satunama sukses menggelar Lokalatih Strategi Komunikasi Politik bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (17/10/2025), di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Kegiatan ini diikuti sejumlah anggota DPRD, perwakilan organisasi perempuan politik, serta aktivis disabilitas.

Acara dibuka oleh perwakilan Koordinator Lapangan Yayasan Satunama Bandar Lampung Sely Fitriani, yang menyampaikan apresiasi atas komitmen para anggota legislatif dalam memperjuangkan kebijakan inklusif.

“Atas nama Yayasan Satunama Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak anggota legislatif. Kehadiran ini menjadi bukti nyata komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama bagi kelompok disabilitas,” ujar Sely.

• Tuhu Bangun: Pemimpin dan Humas di Era Digital Harus Adaptif dan Humanis
• PTPN I Tembus Pasar Global, Catat Potensi Transaksi USD 11 Juta di TEI 2025
• PGN Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bagi Makanan Bergizi untuk Warga Muara Gembong
• Lewat Solo Run Fest 2025, SRCIS Tegaskan Dukungan untuk Sport Tourism

Program ini merupakan bagian dari kontribusi Yayasan Satunama untuk memperkuat kapasitas lembaga legislatif dalam mendorong pembangunan kota yang lebih partisipatif dan ramah disabilitas. Harapannya, DPRD dapat berkolaborasi lebih erat dengan masyarakat sipil dalam merancang kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.

Pentingnya Komunikasi Publik yang Inklusif

Sesi diskusi dimoderatori oleh Drs. Ikram Baadila, aktivis kemanusiaan asal Lampung. Dalam pengantarnya, ia menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya memperkuat kapasitas anggota dewan, khususnya dalam membangun komunikasi publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Lokalatih ini menghadirkan dua narasumber utama, Prof. Masduki Ali dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Dr. Dedy Hermawan dari Universitas Lampung.

Prof Masduki menegaskan bahwa komunikasi politik yang baik harus berbasis institusi, data, dan empati sosial. Ia menilai krisis komunikasi publik sering terjadi karena pesan politik tidak disampaikan dengan konteks dan etika yang tepat.

“Gunakan media sosial untuk menunjukkan empati dan etika, bukan sekadar pencitraan. Politisi yang baik tidak hanya mengejar popularitas, tapi juga menjaga moralitas,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Dedy Hermawan menegaskan komunikasi publik harus menjadi produk kelembagaan, bukan pribadi.

“Pernyataan politik harus lahir dari mekanisme resmi lembaga agar memiliki legitimasi dan arah yang jelas,” katanya.

Dedy juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk memperkuat perencanaan daerah, khususnya dalam isu disabilitas. “Bandar Lampung bisa belajar dari kota lain yang berhasil membangun program inklusif karena memiliki data yang kuat,” tutupnya. (*)