Pendapatan Petani Lampung Naik, Harga Komoditas Menguat

LAMPUNG UTARA — Kenaikan harga gabah, jagung, dan singkong mendorong lonjakan pendapatan petani di Kabupaten Lampung Utara hingga mencapai dua kali lipat. Kondisi ini menjadi angin segar bagi sektor pertanian sekaligus memperkuat daya beli masyarakat perdesaan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan hal tersebut dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 di Gedung Pusiban Agung Kotabumi, Kamis (26/3/2026). Ia mengatakan penguatan harga komoditas tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain itu, harga acuan jagung pipilan kering ditetapkan Rp5.500 per kilogram, dengan harga di tingkat petani kini stabil di kisaran Rp5.500 hingga Rp5.600 per kilogram.

Untuk komoditas singkong, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp1.350 per kilogram dengan batas maksimal rafraksi 15 persen, yang turut memperkuat pendapatan petani.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa kebijakan harga yang berpihak kepada petani memberikan dampak nyata, terutama di daerah sentra produksi seperti Lampung Utara.

Di sisi lain, Pemprov Lampung menghadirkan Program Desaku Maju sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ekonomi desa. Program ini didukung anggaran di seluruh kabupaten/kota, antara lain untuk penyediaan pupuk organik cair, mesin pengering (dryer), dan pelatihan vokasi.

“Program Desaku Maju kami hadirkan untuk memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan produktif,” ujar Mirza.

Ia mencontohkan Desa Wonomarto di Lampung Utara sebagai percontohan yang berhasil meningkatkan produksi pertanian hingga 30 persen. Produksi padi meningkat dari 994 ton menjadi 1.292 ton, jagung dari 236 ton menjadi 307 ton, dan singkong dari 20.000 ton menjadi 26.000 ton.

Selain peningkatan produksi, bantuan mesin pengering memberikan nilai tambah ekonomi dengan potensi sebesar 247,2 ton atau Rp82,98 juta selama periode Juni 2025 hingga Maret 2026.

Program Desaku Maju juga terintegrasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Lampung akan memfasilitasi kerja sama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.

“Kami ingin perputaran ekonomi dari program nasional benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM di desa,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, dan pembangunan infrastruktur sebagai pilar percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Ia menilai ketiga sektor tersebut menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita satukan komitmen untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai mesin pertumbuhan utama melalui penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.

Menurut Mirza, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama pembangunan. Lampung Utara memiliki potensi komoditas seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang yang perlu dikelola secara optimal.

Ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan, serta meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah.

“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas, karena dari situlah lahir SDM unggul yang mampu bersaing,” tegasnya.

Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 atau kategori tinggi, sementara IPM Lampung Utara sebesar 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen.

Selain SDM, penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.

“Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi memberi nilai ekonomi lebih besar bagi petani,” katanya.

Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Infrastruktur yang baik dinilai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 79,79 persen, sementara jalan Kabupaten Lampung Utara sebesar 46,67 persen. Khusus ruas jalan provinsi sepanjang 156,328 kilometer di Lampung Utara, tingkat kemantapannya mencapai 93,58 persen.

Untuk 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp1,98 miliar untuk penanganan jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan 5,39 kilometer jalan provinsi, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu jembatan.

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Provinsi Lampung turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara di Lampung Utara, angka kemiskinan pada 2025 tercatat 15,78 persen, turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun harus terus diikuti kerja keras agar lebih signifikan,” ujar Mirza.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi modal penting memasuki fase akselerasi pembangunan 2027 agar lebih efektif dan terarah.

Mirza juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan menjunjung prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Selain itu, ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan disusun secara realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah, serta fokus pada program yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Mari kita pastikan perencanaan yang disusun benar-benar menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)