Pemprov Lampung Perkuat Mitigasi El Nino untuk Sektor Pertanian

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian melalui percepatan pembangunan infrastruktur air, penguatan sarana produksi pertanian, serta peningkatan sinergi penyuluh pertanian di seluruh daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, Kamis (28/5/2026) mengatakan langkah strategis tersebut merupakan arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Menurut Elvira, arahan tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian RI guna menjaga tren peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan.

Berbagai program yang dijalankan meliputi penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hingga pengawalan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas gabah dan jagung.

Upaya tersebut sejalan dengan capaian sektor pertanian Lampung yang mencatat pertumbuhan produksi pangan lebih dari 16 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana disampaikan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian RI, Tin Latifah.

Meski demikian, Elvira menilai tantangan utama yang masih dihadapi sektor pertanian Lampung berada pada tata kelola dan ketersediaan infrastruktur air.

“Ekosistem air di Provinsi Lampung saat ini belum terbangun secara optimal. Di musim hujan, kita masih kekurangan embung penampung sehingga drainase yang kurang maksimal memicu banjir dan genangan di areal persawahan yang berisiko menyebabkan gagal panen. Sebaliknya, saat musim kemarau, terlebih dengan adanya fenomena El Nino, lahan pertanian kita rentan mengalami kekeringan,” ujar Elvira.

Sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan dan perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pertanian mempercepat program penguatan infrastruktur air pada tahun anggaran 2026.

Program tersebut mencakup pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, fasilitasi irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Menurut Elvira, program irigasi perpompaan menjadi bagian dari strategi besar untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman musim kemarau panjang dan potensi El Nino 2026. Penguatan sistem pengairan diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman, menekan risiko gagal panen, dan menjaga stabilitas produksi pangan daerah.

Selain itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Jaringan Irigasi, pemerintah pusat membuka ruang percepatan rehabilitasi jaringan irigasi melalui intervensi langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga pintu-pintu air yang selama ini menjadi kendala distribusi air pertanian di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, Elvira juga menyoroti kendala administratif yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI. Dalam sistem tersebut, daerah diwajibkan melampirkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurutnya, sebagian besar penyuluh pertanian lapangan dan aparatur daerah belum memiliki latar belakang teknis untuk menyusun dokumen tersebut secara mandiri sehingga proses pengajuan kerap membutuhkan bantuan pihak ketiga dan waktu yang lebih panjang.

“Kami berharap Kementerian PU melalui BBWS dapat memberikan pelatihan khusus kepada penyuluh pertanian dan aparatur daerah agar kapasitas teknis di lapangan semakin kuat dan proses percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian pasca-alih tugas penyuluh menjadi pegawai Kementerian Pertanian.

Elvira menegaskan bahwa arahan Gubernur Lampung tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan sinergi kelembagaan dan pendampingan petani hingga tingkat lapangan.

“Hubungan kerja dan koordinasi antara dinas di daerah dengan para penyuluh harus tetap solid. Sinergi yang kuat di lapangan adalah kunci utama agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai,” tutup Elvira. (pl)