Pemkot Bandar Lampung
Pemkot Bandar Lampung akan Bagikan 65 Ribu Paket Beras ke Warga Terdampak Kenaikan BBM
Penulis:M. Iqbal Pratama
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung, Kadek Sumarta.
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan akan membagikan 65 ribu paket beras kepada warga yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung Kadek Sumarta, Kamis, 27 Oktober 2022.
"Kemarin sudah rapat bersama pimpinan (Wali Kota) mengagendakan pembagian beras kepada masyarakat yang terdampak atas kenaikan BBM," ujarnya.
Menurut Kadek, pihaknya mendapat anggaran sebesar Rp3,7 miliar untuk program pembagian beras yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap.
"Khusus untuk Dinas Ketahanan Pangan dianggarkan kurang lebih 65 ribu paket Rp3,7 miliar. Dibagi dalam 2 tahap, tahap pertama tanggal 29 Oktober 2022 kurang lebih 30 ribu paket dan tahap kedua tanggal 9 Desember 2022. Untuk bulan November-nya dari Dinas Sosial," jelasnya.
- ESG Award: Jalankan Komitmen pada Aspek Berkelanjutan, PGN Dapat Penghargaan TrenAsia ESG Excellence 2022
- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Sabet Penghargaan Driving Investment Growth
- Transaksi Livin' by Mandiri Sentuh Rp630 Triliun
Ia juga menerangkan, 65 ribu paket beras tersebut akan disebar ke seluruh kecamatan yang ada di Bandar Lampung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk yang berhak menerimanya.
"Jadi tidak merata satu sama lain yang jumlah penduduknya sedikit dan jauh lebih besar. Daerah yang rata-rata sosial ekonominya menengah ke atas jelas beda dibanding dengan daerah pesisir," tuturnya.
Ia juga mengatakan, untuk kriteria penerima bantuan ini pihaknya meminta bantuan kepada kelurahan dan kecamatan dalam pengumpulan data penduduk.
"Dalam rangka mencari data, data ini kan harus update dan kita memisahkan antara data yang ada di sosial dengan data yang kita minta dari kecamatan dan kelurahan, data sosial kan ada yang sudah menerima BLT, ada yang sudah menerima PKH. Jangan sampai dari Dinas Pangan mengambil data itu juga, sehingga orang yang dapat hanya itu-itu saja," pungkasnya. (IQB)