Menkeu: Peningkatan Konsumsi dan Produksi Bekal untuk Ekonomi Lebih Kuat di 2020

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kasus Covid-19 yang terkendali menjadi faktor kunci untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dengan tetap mengedepankan disiplin protokol kesehatan dan kewaspadaan terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, di Kantor Presiden, Senin (29/11/2021) siang.

“Aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi,” ujar Menkeu.

• Terapkan 5 Good Money Habit Ini untuk Mengatur Keuangan Anda
• BNI Xpora Bantu Makanan dan Minuman Indonesia Tembus Malaysia
• Cimory Umumkan Harga Penawaran IPO Rp3.080 per Lembar Saham, Potensi Raup Rp3,66 Triliun

Sri Mulyani mengungkapkan, kemampuan untuk mengendalikan pandemi memicu pulihnya Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), bahkan mendekati sebelum terjadinya pandemi. Begitu juga dengan Purchasing Managers’ Index (PMI), yang mengalami kenaikan. Indikator lain yang mengalami pertumbuhan yang cukup kuat di antaranya ekspor, impor, dan konsumsi listrik.

“Outlook kita  tahun 2021 untuk pertumbuhan (ekonomi) masih di 3,5 – 4 persen dari PDB, yang didukung oleh sisi permintaan maupun sisi produksi terutama untuk investasi, konsumsi, ekspor untuk sisi permintaan dan sisi produksi terutama dari sisi manufaktur, perdagangan, dan bahkan sektor pertambangan,” ujarnya.

Di sisi lain, stabilitas di pasar keuangan saat ini juga sangat kondusif, yang terlihat dari kepercayaan terhadap surat berharga negara (SBN) yang cukup kuat. Indeks Harga Saham juga mengalami peningkatan, begitu juga dengan nilai kurs yang cukup stabil sehingga memberikan kepercayaan terhadap sisi keuangan.

Meski demikian, Menkeu mengingatkan adanya peningkatan inflasi yang perlu diwaspadai termasuk dampak kebijakan-kebijakan yang diambil negara maju terhadap perekonomian Indonesia.

“Kenaikan inflasi ini tentu akan menimbulkan dampak dari sisi kebijakan moneter terutama di negara maju, seperti yang sering disampaikan yaitu terjadinya tapering,” ujarnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menegaskan bahwa selama ini APBN telah digunakan sebagai instrumen untuk melakukan counter cyclical secara terukur.

• Perluas Akses Kredit Produktif UMKM, KlikACC Ganti Nama Jadi KlikA2C
• Tarif Baru GoFood untuk Jarak Dekat Dongkrak Omzet Merchant
• Tampilkan Lebah Lucu, Google Doodle Turut Memperingati Hari Guru

“Ini terlihat dari, pertama, pemulihan ekonomi yang cukup kuat dibandingkan peer group kita, baik di ASEAN maupun di G20. Dan di sisi lain, dari sisi defisit APBN kita yang relatif kecil, serta level tingkat utang publik terhadap GDP yang juga relatif rendah dibandingkan peer group baik di G20 maupun di ASEAN,” ungkapnya.

APBN juga digunakan sebagai instrumen di dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Tadi Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa kita akan terus melakukan reformasi struktural karena ini akan sangat penting di dalam tidak hanya mengakselerasi pemulihan ekonomi, namun memperkuat fondasi ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Menkeu menambahkan, pihaknya bersama-sama dengan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi baik di dalam menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar, inflasi, maupun dari sisi keberlanjutan pembiayaan kita di masa depan.

“Kita akan terus menjaga pembiayaan secara hati-hati karena tahun depan seperti kami sampaikan, terjadi beberapa dinamika global yang harus kita waspadai; inflasi tinggi, tapering, dan juga harga komoditas, serta dari sisi perekonomian baik RRT maupun Amerika (Serikat) kemungkinan akan menghadapi tekanan dengan dinamika ini,” pungkasnya. (*)