Kenapa Harga Tes PCR Sekarang Bisa Murah? Simak Penjelasannya

2021-10-29T14:14:56.000Z

Penulis:Yunike Purnama

Editor:Yunike Purnama

Penurunan harga tes PCR dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya harga bahan baku di pasaran yang turun.
Penurunan harga tes PCR dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya harga bahan baku di pasaran yang turun.

BANDARLAMPUNG – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memutuskan tarif tertinggi pemeriksaan PCR sebesar Rp275 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali serta Rp300 ribu untuk luar pulau itu.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, penurunan harga tes PCR dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya harga bahan baku di pasaran yang turun.

“Turunnya harga bahan baku di pasaran membuat struktur harga swab RT PCR juga mengalami perubahan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/10/2021).

Iwan mengungkapkan, faktor yang memengaruhi penurunan harga swab RT-PCR diantaranya, penurunan harga bahan habis pakai seperti cover all (alat pelindung diri), harga reagen PCR, RNA, serta biaya overhead.

Adapun penetapan harga tes PCR ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu dan berlaku 3×24 jam menyusul aturan baru pemerintah mengenai syarat perjalanan di masa PPKM. Dengan demikian, Kemenkes meminta BPKP melakukan evaluasi atas harga acuan swab RT-PCR.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan, batasan tarif tertinggi yang telah ditetapkan sebelumnya sudah saatnya dilakukan evaluasi bersama BPKP.

Evaluasi yang dilakukan dalam perhitungan biaya pengambilan terdiri dari jasa pelayanan, reagen, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang disesuaikan dengan kondisi.

Sehingga, semua fasilitas kesehatan dapat mematuhi batasan tarif tertinggi yang telah ditetapkan dengan hasil dikeluarkan maksimal 1×24 jam.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten atau Kota juga diminta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap batas tarif tertinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing.(*)