kpr
Bos BTN: 90 Persen Pengajuan KPR dari Generasi Milenial
Penulis:Yunike Purnama
Editor:Redaksi
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan pemohon Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi didominasi oleh kelompok milenial yakni sebanyak 90,94% dari total pengajuan.
Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu mengatakan angka tersebut didapat berdasarkan jumlah pemohon KPR subsidi periode 2020 hingga Juli 2023.
"Jadi 90 persen yang akad KPR dengan Bank BTN sampai dengan Juli adalah para milenial," ujar Nixon, dikutip Rabu, 9 Agustus 2023.
Nixon menjelaskan, pada 2020, realisasi KPR subsidi untuk kelompok milenial telah menyerap sebanyak 92.448 unit atau senilai Rp13 triliun.
- Modalku Terapkan ESG Berkomitmen Patuhi 10 Prinsip UNGC
- Kenali Wanprestasi dan Penipuan, Apa Bedanya?
- Fondasi Keuangan Kuat, Asuransi Astra Sukses Raih Tiga Penghargaan Sekaligus
- Pemberdayaan Ibu Kota Baru: Bank Mandiri dan OIKN Bersatu dalam Layanan Keuangan
Pada 2021, angka ini terus bertambah menjadi 96.700 unit atau Rp13,728 triliun. Kemudian, tahun 2022 tercatat naik menjadi 123.133 unit atau senilai Rp18 triliun.
Sementara itu, hingga Juli 2023 angka yang tercatat mencapai 62.672 unit atau Rp9,4 triliun.
"Kita harapkan tahun ini bisa melebihi 140.000 unit," kata Nixon.
Produk Tabungan BTN Rumah Tapera
Bank BTN menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan rumah subsidi baik KPR Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan (FLPP) maupun KPR Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sekitar Rp182.250 unit dengan nilai mencapai Rp26,77 triliun.
Target Bank BTN tersebut sekitar 80% dari total target pemerintah tahun 2023, baik KPR FLPP maupun KPR Tapera yang sekitar 230.000 unit.
Untuk mencapai target tersebut, Nixon mengungkapkan, salah satu yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan BP Tapera meluncurkan produk Tabungan BTN Rumah Tapera.
Produk tabungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan pekerja informal untuk bisa mendapatkan pembiayaan rumah subsidi melalui KPR berskema FLPP.
Kerja sama dengan BP Tapera diharapkan dapat mengakomodasi para pekerja sektor informal yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan.
Skema ini juga diharapkan dapat menambah sekitar 5.000 unit atau setara dengan potensi penambahan penyerapan nilai pembiayaan sekitar Rp800 miliar hingga akhir tahun.(*)