Akademisi Soroti Sisi Gelap Pilkada Langsung

BANDARLAMPUNG - Sejumlah akademisi dari Universitas Lampung (Unila) menilai maraknya praktik korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah adalah efek dari praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. 

Pakar komunikasi politik dan pemilu Unila, Robi Cahyadi Kurniawan, mengatakan pilkada langsung telah menciptakan relasi take and give antara kandidat dan pemilih. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi sepanjang 2004–2024.

“Publik kita sudah terbiasa, setiap pemilihan itu selalu ada iming-iming uang, barang, atau janji. Lama-lama ini bukan lagi penyimpangan, tapi dianggap bagian dari proses demokrasi,” kata Robi dalam diskusi berjudul 'Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang' di Bandar Lampung pada Kamis (22/1/2026).

• Pilkada Tak Langsung Dinilai Persempit Politik Transaksional
• Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Tebing Tinggi
• 5G Indosat Hadir di Medan, Internet Auto Makin Paten!
• PLN UID Lampung Perkuat Budaya K3 Nasional 2026

Menurut Robi, kondisi tersebut membuat masyarakat secara tidak sadar “dididik” untuk menganggap politik sebagai ruang transaksi. Ketika praktik ini berlangsung terus-menerus, pemilih akan kehilangan insentif untuk menilai kualitas calon secara rasional dan kritis.

“Pilkada langsung itu membuka ruang transaksi sangat luas di tingkat pemilih. Akhirnya demokrasi direduksi menjadi jual beli suara, dan masyarakat ikut terbiasa dengan pola itu,” ujar Robi.

Ia menambahkan, dampak lanjutan dari politik uang adalah menguatnya polarisasi sosial. Kontestasi langsung yang melibatkan emosi massa, menurut Robi, kerap memecah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang berseberangan dan sulit dipulihkan bahkan setelah pemilu usai.

“Polarisasi itu terjadi karena kontestasi dilepas sepenuhnya ke publik, sementara literasi politik kita belum siap. Akibatnya, perbedaan pilihan berubah menjadi konflik sosial,” ucap Robi.

Robi menilai pilkada tidak langsung berpotensi meredam dua persoalan tersebut sekaligus. Dengan berkurangnya interaksi langsung kandidat dengan massa pemilih, ruang politik uang di tingkat akar rumput dapat ditekan, sekaligus menurunkan eskalasi konflik horizontal di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, pakar komunikasi Unila, Ahmad Rudy Fardiyan menyoroti aspek komunikasi politik dalam pilkada langsung yang cenderung eksploitatif. Menurut dia, kontestasi langsung membuat pesan politik lebih sering dibangun di atas sentimen, identitas, dan emosi ketimbang argumentasi rasional.

“Keributan politik itu muncul karena persoalan dilepas ke publik yang tidak siap secara literasi. Akhirnya mudah dipanas-panasi, dikompori, dan terpolarisasi,” kata Rudy.

Rudy menilai ketika masyarakat dilibatkan hanya sebagai target mobilisasi suara, bukan sebagai subjek deliberasi, maka konflik menjadi keniscayaan. Dalam konteks ini, pilkada tidak langsung dinilai dapat mengurangi intensitas benturan sosial karena proses pemilihan tidak lagi berbasis kontestasi massa. 

“Kalau masyarakat tidak terlibat langsung dalam kontestasi itu, potensi polarisasi bisa dikurangi. Itu salah satu kelebihan pilkada tak langsung,” ujar Rudy.

Sementara itu, sosiolog Unila, Aziz Amriwan melihat persoalan politik uang dan polarisasi tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat yang timpang. Ia menilai pilkada langsung justru memperkuat pola patronase karena elite lokal memanfaatkan kerentanan ekonomi warga untuk mengunci pilihan politik. “Ini kondisi yang dipelihara oleh elit politik agar pola-pola transaksional itu terus berjalan setiap lima tahun,” kata Aziz.

Menurut Aziz, masyarakat kerap disalahkan atas praktik politik uang, padahal akar masalahnya terletak pada desain sistem dan perilaku elite. Ia menilai perubahan mekanisme pemilihan perlu dipertimbangkan untuk memutus pola pendidikan politik yang keliru tersebut.

“Solusinya bukan mencabut hak masyarakat, tapi memperbaiki sistem agar masyarakat tidak terus-menerus diposisikan sebagai objek transaksi dan konflik,” ujar Aziz. (*)