BANDARLAMPUNG - Tren pertumbuhan sektor properti yang terus meningkat terutama saat pandemi, perlu dilanjutkan dengan dukungan insentif pemerintah. Sektor Properti, diklaim memberikan efek berganda yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sekjen DPP REI Amran Nukman mengatakan, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) telah mendorong permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) cukup signifikan sampai kuartal III 2021. Namun sayangnya, insentif PPN perumahan tersebut akan berakhir tahun ini.

"Kita sedang berupaya melakukan lobi-lobi. Mudah-mudahan bisa diperpanjang sampai Desember tahun depan, bukan berakhir satu bulan lagi," ujar Amran.

Potensi penambahan penyerapan PPN DPT mencapai Rp2,12 triliun. Selain perpanjangan insentif PPN perumahan, REI mengusulkan agar program pengakuan PPN DPT diperhitungkan pada tanggal transaksi pembelian dan insentif tersebut juga diusulkan agar berlaku bagi rumah inden dan bukan hanya ready stock.

Fasilitas PPN DPT diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru. Insentif diskon pajak berupa fasilitas PPN DTP diberikan 100 persen untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50 persen untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp 5 miliar.

• McKinsey: China Kalahkan AS sebagai Negara Terkaya di Dunia
• OJK Terbitkan 3 Peraturan Terkait Kewajiban LJK Terapkan Sistem Keamanan
• GoFood Gelar GoFoodieland, Festival Kuliner UMKM Virtual dengan 30.000 Mitra

Sementara itu, Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, kurang lebih 195 ribu unit KPR subsidi akan didanai di 2022. Pendanaan tersebut akan melalui berbagai skema seperti KPR subsidi, FLPP, BP Tapera, dan BP2BT.

Perseroan memperkirakan akan ada 51 ribu unit KPR subsidi akan didanai pada tahun depan. Penyaluran tersebut juga akan melalui berbagai jalur, seperti kerja sama BP TWD AD, D2C (direct to consumer), kerja sama dengan agen properti dan developer, serta BP Jamsostek.

Ia menegaskan, mendukung penyaluran kredit di sektor properti, penyertaan modal negara (PMN) untuk 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat segera terealisasi.

"Penyertaan modal itu tentu akan memperkuat perseroan dalam berkontribusi mendorong perekonomian Indonesia. Saat ini perseroan bisa menyalurkan 250 sampai 300 ribu KPR dalam setahun. Jumlah tersebut tentunya bisa meningkat dengan penambahan modal dari pemerintah," katanya. (*)