AS - Aplikasi X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, menonaktifkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan informasi yang salah tentang pemilihan umum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru tentang penyebaran klaim palsu menjelang pemilihan besar di Amerika Serikat dan Australia.

Setelah memperkenalkan fitur pada tahun 2022 yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan postingan yang dianggap dapat menyesatkan tentang politik, X dalam sepekan terakhir ini telah menghapus kategori “politik” dari menu dropdown-nya di semua yurisdiksi kecuali Uni Eropa.

Hal itu diungkapkan peneliti dari Reset.Tech Australia. Dilansir dari Reuters, Rabu 27 September 2023, pengguna masih dapat melaporkan postingan ke X secara global untuk sejumlah keluhan lain seperti mempromosikan kekerasan atau ujaran kebencian.

• Sambut 34 Mahasiswa PMM 3, Ini Pesan Wakil Rektor 1 IIB Darmajaya
• Simak! Aturan e-commerce dan Marketplace Resmi Meluncur
• Pertamina Optimalkan Digitalisasi Mulai dari Hulu
• Rektor UIN Lampung Ajak Umat Teladani Rasulullah

X belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Menghapus cara bagi orang untuk melaporkan dugaan kesalahan informasi politik menjadi hal yang disayangkan. Apalagi di saat platform media sosial berada di bawah tekanan untuk mengurangi kepalsuan tentang integritas pemilu.

Ini terjadi kurang dari tiga pekan sebelum Australia mengadakan referendum, yang pertama dalam seperempat abad, untuk menentukan apakah akan mengubah konstitusi untuk membentuk sebuah badan penasihat pribumi kepada parlemen dan 14 bulan sebelum pemilihan presiden Amerika Serikat.

“Akan sangat membantu untuk memahami mengapa X tampaknya mundur dari komitmen mereka untuk mengurangi jenis kesalahan informasi serius yang telah diterjemahkan ke dalam ketidakstabilan politik nyata di AS, terutama menjelang ‘tahun besar’ pemilu secara global,” kata Alice Dawkins, direktur eksekutif Reset.Tech Australia.

Dalam surat yang ditujukan kepada direktur pengelola X untuk Australia, Angus Keene, Reset.Tech Australia menyatakan bahwa perubahan ini dapat meninggalkan konten yang melanggar kebijakan X sendiri yang melarang informasi salah tentang pemilihan tanpa proses tinjauan yang tepat.

“Sangat memprihatinkan bahwa warga Australia akan kehilangan kemampuan untuk melaporkan kesalahan informasi yang serius beberapa minggu lagi dari referendum besar,” kata surat yang diterbitkan secara online.

Sejak miliarder Musk mengambil alih Twitter pada akhir 2022, perusahaan tersebut telah memangkas sebagian besar tenaga kerjanya, telah dituduh membiarkan penyebaran aksi antisemitisme, ujaran kebencian, dan informasi yang salah.

Reset.Tech Australia menemukan bahwa X gagal menghapus atau melabeli satu postingan yang berisi informasi salah tentang referendum Australia selama periode tiga pekan, termasuk setelah dilaporkan menggunakan fitur yang kini dinonaktifkan.

Musk mengatakan fitur “Catatan Komunitas” X, yang memungkinkan pengguna mengomentari kiriman untuk menandai konten yang salah atau menyesatkan, adalah cara yang lebih baik untuk memeriksa fakta.

Tetapi catatan tersebut hanya dipublikasikan jika dinilai bermanfaat oleh berbagai kontributor dengan sudut pandang yang berbeda-beda, menurut situs web X. Regulator keamanan internet Australia menulis surat kepada X pada bulan Juni, menuntut penjelasan atas ledakan ujaran kebencian di platform tersebut.

Mereka mencatat X telah mengaktifkan kembali sekitar 62.000 akun profil tinggi dari individu-individu yang mendukung retorika Nazi. Komisi Pemilihan Umum Australia (AEC), yang akan mengawasi referendum pada 14 Oktober, mengatakan bahwa penyebaran informasi salah tentang pemilihan adalah yang terburuk yang pernah mereka lihat.

Komisi tersebut menyatakan mereka masih bisa melaporkan postingan yang mengandung informasi politik yang salah langsung kepada X, meskipun fitur tersebut sudah dinonaktifkan. (*)