JAKARTA - Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana mengatakan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi sektor keuangan.

"UU ini merupakan omnibus law pada sektor keuangan dan menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan tentunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi sektor keuangan Indonesia," kata Heru dalam webinar LPPI dikutip pada Sabtu, 25 Februari 2023.

Heru mengatakan, momentum reformasi sektor keuangan Indonesia melalui undang-undang tersebut menjadi upaya untuk memperkuat ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

• Biaya Langganan Netfix Seluruh Dunia Turun, di Indonesia Jadi Segini!
• Pemprov Ikuti Launching Pemberian Penghargaan Pengendalian Pandemi Covid-19
• OPPO Hadir pada Perhelatan Mobile World Conggress

Adapun tantangan tersebut di antaranya pemulihan pascapandemi, dinamika perekonomian global yang terus berkembang, pesatnya inovasi teknologi sektor keuangan yang memaksa perubahan model bisnis layanan jasa keuangan, serta indeks literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Menurutnya, hal tersebut memerlukan upaya yang lebih serius dari pelaku usaha dari kita semua untuk bisa keluar dari berbagai tantangan tersebut.

"Oleh karena itu, UU P2SK mengatur lima ruang lingkup yaitu penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap mempertahankan independensi, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik," terangnya.

Selanjutnya, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, perlindungan konsumen, serta penguatan literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

"Saya kira lima hal tersebut sangat penting dan jadi tantangan untuk kita bisa mewujudkan cita-cita dari UU P2SK," jelasnya.

Melalui UU P2SK, pemerintah juga ingin menguatkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar dapat berdaya saing. Sehingga BPR dapat berperan dalam menopang bisnis usaha UMKM. Dengan mengubah nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

• Laba Bersih BTPN Syariah (BTPS) Tembus Rp1,78 Triliun pada 2022
• Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka
• DCC Global School Sukes Gelar Event The Glimpse

Dengan nama tersebut, lanjut Heru, BPR kini dapat melakukan kegiatan bisnis yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Misalnya, penetrasi pasar modal, serta memperluas usaha seperti transfer dana dan penukaran valuta asing.

"Kita selama ini mengetahui bahwa fungsi BPR di sisi payment ini perlu untuk terus ditingkatkan agar BPR bisa berperan lebih luas dalam melayani UMKM dan masyarakat. Tentunya ini merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui bersama pasca UU P2SK," ujarnya.

"Hal ini juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan bersama agar BPR dalam menghadapi era digitaliasasi menjadi BPR yang kuat, reselient, dan bisa memenuhi harapan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian tanah air," pungkasnya.(*)