JAKARTA – Utang pemerintah RI kembali naik. Per akhir Maret terhitung utang Indonesia menjadi Rp7.052,50 Triliun.

Utang ini setara 40,39% dari PDB atau debt to GDP ratio.

"Secara nominal, terjadi peningkatan total utang Pemerintah seiring dengan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman di bulan Maret 2022, untuk menutup pembiayaan APBN," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita April 2022 pada Senin, 25 April 2022.

• BRI Bidik 5 Juta Nasabah Ultra Mikro Baru pada 2022
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Selasa, 26 April 2022
• FRPKB-KPK Bangun Sinergi Pencegahan Korupsi

Komposisi utang Rp7.052 triliun sebagai berikut: 88,24% berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari SBN Rp6.222,94 triliun.

Untuk kepemilikan domestik pada SBN sebesar Rp4.962,34 triliun. Di mana SBN Rp4.104,37 triliun dan surat berharga negara syariah (SBSN) Rp857,96 triliun.

Sementara, komposisi utang pemerintah 11% berasal dari pinjaman atau senilai Rp829,56 triliun. Dengan rincian pinjaman dalam negeri Rp13,2 triliun. Pinjaman luar negeri totalnya mencapai Rp816,36 triliun. Terdiri dari pinjaman bilateral Rp281,31 triliun, multilateral Rp491,57 triliun, commercial banks Rp43,48 triliun.

"Posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali," tulis Kemenkeu.

Sementara itu, hasil Article IV yang dirilis oleh IMF pada Maret 2022 melaporkan bahwa kondisi utang Pemerintah tergolong manageable.

Rasio utang diperkirakan stabil pada 41 persen PDB dalam jangka menengah, sepanjang aturan fiskal kembali normal di 2023, yaitu defisit 3 persen PDB di 2023 dan menurun rata-rata di kisaran 2,2 persen PDB pada jangka menengah.

Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,55 persen. Selain itu, kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen dan per 12 April 2022 mencapai 17,60 persen.

Dari segi jatuh tempo, total utang Pemerintah sebesar Rp7.052,50 tidak semata-mata harus dibayar secara keseluruhan pada waktu yang sama. Melainkan, komposisi utang Pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari ratarata jatuh tempo (average time to maturity) sebesar minimal 7,0 tahun hingga 2025, di mana sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,66 tahun.

"Pemerintah telah melakukan langkah strategis dan oportunistik, debt switch dan liability management untuk menjaga komposisi utang tetap optimal," tulisnya.

Transaksi debt switch atau penukaran pada tanggal 24 Maret 2022 yang dimenangkan Pemerintah senilai Rp3,76 triliun. Hal ini untuk mengantisipasi risiko global dan mengurangi risiko jatuh tempo.

• Asuransi Astra Vaksinasi Booster bersama Ditbinmas Polda Metro Jaya
• Menteri Nadiem Tekankan Pemulihan Berkelanjutan Berbasis Kebudayaan
• Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Ini Tanggapan Petani Sawit

Sementara transaksi liability management tanggal 29 Maret 2022 dengan skema Tender Offer, untuk membeli kembali sembilan seri Global Bond yang dimiliki investor, dengan tujuan lain yaitu penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga.

Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Pemerintah terus menjaga rasio utang, dengan mengedepankan pemanfaatan pembiayaan non utang, seperti optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal, serta implementasi SKB III dengan BI.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah melalui pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembiayaan Infrastruktur dengan mengedepankan kerjasama (partnership) berdasarkan konsep pembagian risiko yang fair. Instrumen dari pembiayaan kreatif ini terdiri atas PPP atau KPBU, Blended Financing serta SDG Indonesia One.(*)