BANDAR LAMPUNG - Keamanan informasi dan data pemerintah, khususnya melalui website ternyata sangat rawan untuk diretas. Dari informasi yang dihimpun, situs website milik pemerintah kota ada 4 subdomain yang mengalami peretasan.

Kepala Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bandar Lampung Ahmad Nurizki, menyampaikan empat subdomain milik pemerintah kota Bandarlampung sempat mengalami gangguan.

”Kemarin siang (Minggu,Red) ada sedikit gangguan terhadap beberapa subdomain di web kota,” katanya.

• 54 Emiten Semarakkan Public Expose LIVE 2022
• Wali Kota Eva Dwiana Resmikan Peringatan HKGN 2022
• Mau Coba Jadi Menkeu Sri Mulyani? Bisa Menghitung APBN

Namun, lanjutnya, pihak dinas Kominfo kota Bandar Lampung langsung melakukan perbaikan pada hari itu juga.

”Alhamdulillah, sudah kita perbaiki dan sudah normal kembali. Kita konfirmasi ke tim IT saya juga dan juga sudah disiapkan langsung diperbaiki hari itu juga, cuma sebentar kok itu, hanya 2 jam saja. Sekarang sudah bisa diakses kembali kok,” ujarnya saat sedang di DPRD kota Bandar Lampung, Senin 12 September 2022.

Dalam kesempatan ini, Nurizki juga menerangkan peretasan yang terjadi di subdomain website Satpol PP kota, KORPRI, Inspektorat kota, Koperasi.

”Ini hanya websitenya saja gak bisa dibuka hanya ada gambar lain. Kedepannya kita akan memperkuat lagi terkait dengan pengamanan terkait dengan data digitalisasinya,”ucapnya.

Menurut dia, peretasan yang terjadi kemarin siang ini, tidak ada yang mengakibatkan kebocoran data formil.

• Agrowisata The Kartil, Nikmati Manisnya Buah Anggur Langsung dari Pohonnya
• Erick Thohir ke UMKM Binaan Pertamina: Jangan Berhenti di Pameran, Lanjutkan Proses Go Global
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Selasa, 6 September 2022

”Mungkin ini dipengaruhi oleh servernya. Tidak ada data formil yang bocor dan itu hanya data pelaksanaan kegiatan saja,”ungkapnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat kota Bandarlampung untuk memperkuat lagi keamanan siber data.

"Sekarang ini kan marak terjadi peretasan seperti ini, jadi diharapkan khususnya dikalangan pemerintah ataupun yang lainnya untuk lebih memperkuat lagi keamanan data digitalisasi,” tutupnya. (IQB)