Kabarsiger.com, LAMPUNG BARAT - Dalam rangka menyukseskan program unggulan Gubernur Lampung Kartu Petani Berjaya (KPB), Tim Implementasi Program KPB Dinas KPTPH Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Koordinasi Implementasi KPB Sektor Tanaman Pangan dan sektor Perkebunan bertempat di BPP Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Selasa (22/6/2021).

Rapat dibuka oleh Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas TPH Kabupaten Lampung Barat Antoni Zakaria dan dihadiri unsur Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Kasi Pupuk dan Alsintan, Vieke Sandranita, unsur dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Yuliastuti, BNI KCP Liwa Ade Mirza dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Bambang Purwa.

Dalam kesempatan tersebut Kabid Kelembagaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Yuliastuti menjelaskan, "Petani sektor perkebunan dalam mengimplementasikan KPB tidak berbeda dengan sektor tanaman pangan dalam hal transaksi penebusan pupuk subsidi, akses pembiayaan KUR, dan asuransi jiwa," paparnya. 

Kemudian Kepala bidang kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bandar Lampung Bambang Purwa menyampaikan, BPJS ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan jaminan sosial kepada petani terhadap resiko kecelakaan kerja dan kematian yang dapat diakses baik oleh pekebun maupun petani melalui KPB.

Sementara itu Kasi Pupuk dan Alsintan Vieke Sandranita, selaku anggota Tim Implementasi KPB mengatakan, "Melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), jaminan dapat diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT),"jelasnya.

Petani Lampung Barat dan kabupaten lainnya diharapkan segera mendaftarkan usaha taninya, karena AUTP fasilitas KPB preminya gratis bantuan APBN dan APBD.

Menurut Kabid PSP Dinas TPH Kabupaten Lampung Barat, Antoni Zakaria bahwa setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan implementasi KPB ke Kecamatan lainnya dengan target pada akhir tahun semua petani sudah teregistrasi dan sudah memahami penggunaan aplikasi KPB.

"Penyuluh di Kabupaten Lampung Barat yang berstatus polivalen akan sangat mendukung suksesnya KPB baik sektor tanaman pangan maupun perkebunan di wilayah ini," ujarnya. (*)