BANDARLAMPUNG - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandarlampung, hingga 10 Juli 2023 baru mencapai Rp350 miliar atau 41 persen dari yang telah ditargetkan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung Nur Ramdhan. Ia mengatakan Target PAD telah mencapai delapan ratus miliar atau baru mencapai empat puluh persen dari target.

"Target PAD kita Rp800 miliar. Nah di Juli sekarang alhamdulillah sudah terealisasi sebanyak 41 persen atau Rp350 miliar," ujarnya pada Rabu, 12 Juli 2023.

Lanjut Ramdhan, jika dilihat tahun kemarin realisasinya sekitar Rp650 miliar atau 71 persen tercapai PAD nya.

• Waduh! ChatGPT Mulai Ditinggal Penggunanya
• Indika Energy Dirikan 2 Perusahaan Joint Venture Penyewaan Kendaraan Listrik
• IFG Siapkan Relawan Terjun ke Desa dalam Program Kindness to Progress 2023

"Sehingga kalau melihat realisasinya sekarang, InsyaAllah tercapai lah. Ya minimal 90 persen nan bisa dapat," kata dia.

"Sehingga kita optimis bahwa tahun ini  realisasinya lebih tinggi dari tahun kemaren," sambungnya.

Dana PAD tersebut jelasnya, tentunya akan dipakai sesuai kebutuhan. Diantaranya, untuk pembangunan infastruktur, membayar listrik dan P2KM.

"Tapi kalau gaji itu berasal dari dana alokasi umum (DAU). Dan di tahun ini kita mendapatkan DAU Rp1,050 triliun," tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Unila, Asrian Hendi Cahyadi mengatakan, terkait dengan PAD memang perannya relatif masi kecil, terlebih di Kabupaten itu lebih kecil lagibPAD nya.

Tapi jelasnya, pada umumnya PAD itu tercapai di akhir tahun nanti, meski pada semester 1 angkanya belum 50 persennya.

"Umumnya PAD tercapai. Walau dari sisi waktu seringkali diahkhir Desember nanti," kata dia.

Ia juga menilai, pandemi covid-19 berdampak pada PAD. Yang artinya, kegiatan ekonomi menurun ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, bahkan pada 2020 sempat negatif.

Tapi secara bertahap mulai membaik kembali. Walau belum sampai pada kondisi normal  sebelum pandemi.

"Tantangannya adalah mengoptimalkan penarikan atau pemungutan, untuk itu digitalisasi juga perlu menjdi salah satu caranya.  Disamping disiplin pegawai sebagai pengelola sumber PAD," tandasnya. (IQB)