JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin, 20 November 2023 menyampaikan per 31 Oktober 2023, realisasi anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2023 mencapai Rp94,50 triliun atau sebesar 57,5% dari pagu anggaran, dengan realisasi capaian fisik 60%.

“Pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp125,22 triliun, kemudian mengalami penambahan menjadi Rp164,39 triliun. Dan hingga tanggal 17 November 2023, realisasi keuangannya sebesar Rp109,33 triliun atau 63,9% dengan progres fisik sebesar 67,8%,” ujar Basuki dalam keterangan resmi.

Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada periode 2020-2024 dengan anggaran mencapai Rp60,99 triliun untuk 85 proyek. Hingga 1 November 2023, progres fisik yang telah tercapai adalah 22,2%. Adapun alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2023 yang disediakan khusus untuk mendukung infrastruktur dasar IKN sebesar Rp25,32 triliun.

“Untuk Batch 1 yaitu tahun 2020 - Maret 2023 anggarannya sebesar Rp24,53 triliun untuk 40 paket pekerjaan dengan progres 53,3%. Sementara, untuk Batch 2 yaitu setelah Maret 2023, anggarannya sebesar Rp36,46 triliun untuk 45 paket pekerjaan dengan progress sebesar 1,3%”  jelas Basuki.

Kementerian PUPR juga melaksanakan Program Padat Karya TA 2023 sebesar Rp15,18 triliun untuk 723 ribu orang tenaga kerja. Progres anggaran yang telah terserap sudah mencapai Rp11,85 triliun atau 78%, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 539.720 orang atau 74,6%. Selain itu, pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) dengan alokasi anggaran Rp14,65 triliun sudah dimulai sejak bulan Juli 2023, dengan progres fisik mencapai 41,5% hingga saat ini.

Basuki juga menyampaikan fokus program pada tahun 2024 secara keseluruhan adalah menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi, kecuali beberapa paket pembangunan infrastruktur MYC yang baru dimulai pada Desember 2023. Program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi) juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program ini.

“Program tahun 2024 juga akan fokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi Direktif Presiden seperti pasar, sekolah, dan rusun. Serta kegiatan instruksi presiden seperti Inpres Jalan Daerah yang telah terlaksana, dan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini tengah kita siapkan bersama Bappenas,” tambah Basuki.

Pada TA 2024, Kementerian PUPR menetapkan Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp147,37 triliun. Rencana dukungan infrastruktur dasar IKN untuk TA 2024 dianggarkan sebesar Rp35,45 triliun, sementara alokasi untuk Program Padat Karya di TA 2024 direncanakan mencapai Rp7,11 triliun. Selain itu, rencana alokasi anggaran untuk program Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp15 triliun.(*)