BANDARLAMPUNG - Konsorsium PERMAMPU bersama Flower Aceh menyoroti meningkatnya kekerasan digital serta kerentanan perempuan di wilayah bencana pada peringatan 16 Hari Aktivisme Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang digelar di Banda Aceh dan terhubung secara daring dengan jaringan dampingan di Sumatera.

Mengusung tema “UNITE to End Digital Violence against All Women and Girls”, kegiatan ini menegaskan perlunya literasi digital dan pemahaman hukum, terutama terkait UU TPKS dan revisi UU ITE. Dr. Khairani Arifin menekankan pentingnya pemahaman pasal-pasal kunci untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan kekerasan digital.

PERMAMPU juga melaporkan dampak banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 1.385 perempuan dan anak dampingan terdampak, dengan tujuh perempuan meninggal, termasuk seorang ibu hamil. Banyak wilayah terisolasi akibat jalan putus, akses air bersih minim, harga kebutuhan pokok melonjak, serta listrik dan jaringan telekomunikasi terputus.

Kasus kekerasan berbasis gender juga meningkat, termasuk satu kasus perkosaan di Aceh saat proses evakuasi. Sejumlah staf pendamping perempuan sempat hilang kontak selama beberapa hari akibat terperangkap di lokasi banjir.

Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan bahwa perempuan, lansia, dan anak menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana, sementara layanan dasar, kesehatan reproduksi, dan dukungan psikologis seringkali tidak tersedia.

PERMAMPU merekomendasikan pemerintah daerah untuk:

• Menggunakan data terpilah dalam distribusi bantuan
• Menyediakan kebutuhan khusus perempuan dan anak
• Memperkuat layanan penanganan kekerasan berbasis gender
• Menjamin evakuasi yang inklusif dan aman
• Menyediakan informasi kebencanaan yang mudah diakses, termasuk bagi penyandang disabilitas

Direktur Flower Aceh, Riswati, menegaskan bahwa kekerasan digital “bergerak lebih cepat daripada mitigasinya”, sehingga literasi digital keluarga harus menjadi prioritas.

Sementara itu, Dina meminta pemerintah daerah memastikan perlindungan kelompok rentan di setiap tahap penanganan bencana. (*)