BANDAR LAMPUNG - Ratusan warga Kampung Kerawang, kelurahan Garuntang, kecamatan Bumi Waras melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Massa aksi menuntut kejelasan sertifikat tanah yang telah ditempati warga hingga puluhan tahun lalu.

Koordinator massa aksi, Herri Usman mengatakan, sejak tahun 1950 warga telah menempati kawasan rawa tersebut. Namun pada tahun 1972 ada yang mengakui tanah tersebut.

"Ada broker tanah yang merusak ketentraman kita. Mereka ingin merebut tanah-tanah yang dianggap bermasalah," kata Herri Usman pada Senin 19, September 2022.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar, disebutkan apabila sudah 20 tahun tanah telah dikuasai bisa diajukan sertifikat. Sehingga diharapkan Pemerintah setempat bisa membantu mensertifikatkan tanah tersebut.

• Tingkatkan Utilitas, PGN Integrasikan Infrastruktur Pipa dan Non Pipa Gas Bumi
• Hibah PKKM, Prodi TI Darmajaya Bimbingan Teknis Revitalisasi Kurikulum Berbasis OBE
• Rupiah Loyo di Awal Pekan, Pasar Tunggu dengan Hasil Pertemuan The Fed Pekan Ini

"Disana ada 147 KK dengan 800 jiwa yang setiap tahunnya membayar pajak bumi bangunan (PBB), sehingga diharapkan bisa membantu mensertifikatkan tanah," ujarnya.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya yang menemui massa aksi mengaku tidak ada sejengkal tanah di Bandar Lampung yang tak berpemilik. Sehingga dengan sikap kehati-hatian akan ditindaklanjuti dengan cara yang benar.

"Saya minta para tetua kampung untuk mengahadap saya kembali dengan membawa bukti dan kronologi. Agar langkah yang kita ambil tidak melanggar hukum," jelasnya.  

Lebih lanjut, Sukarma mengatakan sebetulnya kurang pas jika dilakukan aksi unjuk rasa. Pasalnya belum pernah ada komunikasi sebelumnya perihal permasalahan tanah Kerawang.

"Jika terjadi kebuntuan komunikasi baru melakukan unjuk rasa, sedangkan ini belum pernah ada komunikasi sebelumnya,"jelasnya. (IQB)