JAKARTA – Istana Kepresidenan bergerak cepat meredam gejolak politik yang memanas. Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh seluruh pimpinan partai politik termasuk Megawati Soekarnoputri, menggelar konferensi pers darurat pada Minggu (31/8/2025). Hasilnya, sejumlah kebijakan kontroversial DPR akan dicabut.

Langkah tegas ini diambil setelah gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dipicu oleh isu tunjangan jumbo dan kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri. Tak hanya itu, para ketua umum partai politik juga siap memberikan 'kartu merah' kepada anggotanya yang membuat gaduh.

Di saat yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras bahwa aksi massa kini mulai disusupi oleh tindakan yang mengarah ke makar dan terorisme. Lantas, apa saja poin-poin krusial dari manuver politik tingkat tinggi ini?

1. Kartu Merah untuk Anggota DPR Nakal

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa para ketua umum partai politik telah sepakat untuk mengambil tindakan tegas. Mereka akan 'menyemprot' atau menindak anggota DPR dari fraksi masing-masing yang pernyataannya dianggap keliru dan memicu kegaduhan.

"Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Prabowo, menunjukkan adanya konsolidasi politik yang sangat solid.

2. Dua Kebijakan Kontroversial DPR Dicabut

Sebagai respons langsung terhadap aspirasi masyarakat, Prabowo juga mengumumkan bahwa para pimpinan DPR akan mencabut dua kebijakan yang menjadi sorotan utama. Ini adalah kemenangan besar bagi suara publik yang telah berhari-hari turun ke jalan.

Kebijakan pertama yang akan dicabut adalah besaran tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan. Kebijakan kedua adalah moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeriyang selama ini dinilai menghamburkan uang negara.

3. Peringatan Keras Presiden: Ada Indikasi Makar dan Terorisme

Di balik respons terhadap aspirasi murni, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan yang sangat keras. Ia menyatakan bahwa situasi ricuh saat ini sudah mulai disusupi oleh tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya makar dan terorisme.

“Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” kata Prabowo dengan nada tegas.

Ia pun secara langsung memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya. "Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk perusakan fasilitas umum," tegasnya.

4. Panggung Konsolidasi Politik Tingkat Tinggi

Konferensi pers ini menjadi panggung unjuk kekuatan dan konsolidasi politik yang sangat langka. Seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR hadir mendampingi Presiden, menunjukkan kekompakan dalam menghadapi gejolak.

Terlihat hadir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan pimpinan partai lainnya. Kehadiran mereka bersama adalah sinyal bahwa elite politik bersatu untuk menjaga stabilitas. (TA)