BANDARLAMPUNG - Environmental, Social and Governance (ESG) dikenal sebagai salah satu parameter yang diperhitungkan dalam menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). ESG merupakan standar yang diadopsi oleh perusahaan dalam praktik investasinya. 

Hal itu melibatkan tiga kriteria penting yaitu aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Di sini, perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam bisnis dan investasinya akan mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ketiga elemen tersebut.

Dukungan pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan implementasi ESG melalui penetapan aturan yang mendukung governansi perusahaan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengembangkan perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi, Mas Achmad Daniri, governansi atau prinsip-prinsip yang diadopsi oleh perusahaan setidaknya mencakup aturan dan prosedur yang menjadi dasar operasional sistem manajemen perusahaan.

Achmad mengatakan perusahaan perlu mengembangkan struktur governansi yang didasarkan pada kepentingan pemegang saham. Hal ini dengan memperkuat pengendalian internal dan menerapkan standar praktik bisnis melalui penyusunan undang-undang dan kebijakan yang relevan.

Dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, imbuhnya, pemerintah dapat mendorong perusahaan selalu beradaptasi dengan struktur dan perilaku governansi yang transparan. "Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas governansi perusahaan dan mencapai perkembangan inovatif serta peningkatan kinerja ESG secara lebih baik,” ujar Achmad saat diwawancarai TrenAsia.com jaringan Kabarsiger.com belum lama ini. 

• KNKG: Inisiatif Perusahaan Terapkan ESG akan Ciptakan Iklim yang Lestari
• Jasa Raharja Jamin Seluruh Korban Insiden Tabrakan Minibus di Aceh
• Dampak Utang Jumbo BUMN Karya ke Perbankan dalam Negeri
• Masyarakat Makin Melek Digital, BSI Mobile Catatkan 140 Juta Transaksi

Menyesuaikan Kebutuhan Lokal

Pihaknya mengatakan peningkatan kemampuan governansi dapat dilakukan bersamaan dengan mengoptimalkan kinerja perusahaan. "Ini dapat meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan memberikan kepastian yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan,” sambungnya.

Pemerintah dapat mengatur perilaku perusahaan sesuai dengan standar ESG dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja serta kemampuan inovasi dalam aspek ESG. Sehingga perusahaan turut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Pertama-tama, pemerintah dapat mempelajari standar dan pedoman ESG, menyesuaikan standar yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta karakteristik kawasan. Pemerintah perlu secara aktif membimbing perusahaan dalam menerapkan standar ESG. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat pengungkapan informasi ESG.

Selanjutnya, pemerintah harus memperhatikan kepentingan stakeholder dan mendorong partisipasi dari berbagai pihak dalam proses perumusan standar ESG. Pemerintah dapat mengumpulkan para ahli, akademisi, perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penelitian, diskusi, dan perumusan standar ESG. 

“Jangan lupa Ppromosi penerapan ESG secara luas sehingga menciptakan situasi yang menguntungkan bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan,” ujar Achmad.(*)