BANDARLAMPUNG - Sebagai bagian dari program awal yang bertujuan memperkuat advokasi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, Yayasan SATUNAMA Yogyakarta akan menyelenggarakan pertemuan konsolidasi dan konsultasi dengan DPRD Kota Bandar Lampung bertempat di Hotel Emersia pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Forum yang menjadi titik awal dialog antara organisasi masyarakat sipil, komunitas disabilitas, dan legislatif daerah dan menyatakan komitmen mendukung isu inklusi sosial. Kegiatan rencana akan dihadiri Pimpinan DPRD lintas fraksi, Bapemperda, komunitas disabilitas seperti Gerkatin Kota Bandarlampung, PPDI Lampung, Sadila dan Pertuni dengan juru bahasa isyarat.

Fasilitator Lapangan Yayasan SATUNAMA Yogyakarta untuk Bandar Lampung Sely Fitriani mengatakan,“Dari sebelumnya kami melakukan audiensi ke pihak DPRD Bandar Lampung dan beberapa komunitas rentan, maka pertemuan ini diharapkan dapat membangun komunikasi lanjutan dan memperkuat komitmen legislatif terhadap isu inklusi dan disabilitas,”ujarnya.

• Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG HUB Bandung, Perluas Distribusi LNG bagi Sektor Horeka
• Perekonomian Lampung Triwulan II-2025 Tumbuh 5,09%, Terkuat Ketiga di Sumatra
• PLN dan Pemkab Lampung Timur Komitmen Perkuat Infrastruktur Kelistrikan dan Ketahanan Pangan
• Jasa Raharja Adakan Pembinaan Operasional di Kanwil Kepulauan Riau

Sely melanjutkan, adanya pertemuan ini diharapkan dapat merumuskan wadah kelembagaan atau mekanisme struktural, misalnya kaukus parlemen atau forum lintas komisi sebagai instrumen sistematis dan berkelanjutan untuk memperjuangkan aksesibilitas publik ramah disabilitas, perlindungan sosial dan akses ekonomi, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang setara sesuai UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2019 dan menyusun rencana tindak lanjut strategis lainnya untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi pertemuan.

Kegiatan ini rencana akan menghadirkan narasumber dari Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari, Akademisi Universitas Lampung Gita Paramita Djausal dan Ikram Baadilla. 

Dalam forum rencananya juga akan diselenggarakan pembentukan Kaukus DPRD Kota Bandar Lampung untuk Kebijakan Disabilitas diharapkan mampu memperkuat penyusunan kebijakan inklusif yang berbasis kebutuhan komunitas secara terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Mekanisme ini juga akan memastikan tersedianya dukungan politik yang konsisten terhadap agenda pengarusutamaan disabilitas dalam pembangunan daerah.

DPRD diharapkan berperan sebagai jembatan strategis antara komunitas penyandang disabilitas dan legislatif kota, sehingga regulasi daerah benar-benar menjawab kebutuhan kelompok rentan secara konkret dan bermartabat. (*)