JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengemukakan penyebab porsi kredit produktif fintech lending lebih sedikit dibanding konsumtif.

Disampaikan oleh Sunu, potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebenarnya sangat besar, tapi masih ada dua aspek yang harus didorong kepada para pelaku segmen tersebut, yakni literasi keuangan dan digital.

Pasalnya, dalam menyalurkan pinjaman, platform fintech lending memerlukan verifikasi akan risk profile yang akan lebih mudah untuk dipenuhi dengan integrasi digital.

Menurut Sunu, platform fintech lending bisa lebih mudah menyalurkan pinjaman kepada UMKM yang bisnisnya dapat terkonfirmasi secara digital.

"Kalau itu semua terekam secara digital, selama itu terkonfirmasi secara digital, fintech juga akan berani kasih pinjaman," kata Sunu dalam konferensi pers AFPI Digital Summit 2023 di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), belum lama ini. 

• Urai Konflik Rempang, Aktivis dan Akademikus Dorong TPF Independen
• Raksasa Judi Las Vegas Diretas
• 6 Perubahan Besar Teknologi Apple di iPhone 15, Upgrade Smartphone Gak Nih?

Sunu pun mengatakan, itu juga yang menjadi alasan pinjaman produktif dari fintech lending masih tersentralisasi di Jawa dan Bali karena untuk daerah di luar wilayah tersebut, masih diperlukan upaya konfirmasi secara manual.

Sunu menegaskan bahwa AFPI pun sudah menetapkan komitmen untuk membantu mengangkat UMKM naik kelas, namun literasi digital dan keuangan itu harus bisa berjalan berdampingan.

Untuk memperluas akses pembiayaan fintech lending ke segmen UMKM yang saat ini masih tersentralisasi di Jawa dan Bali, AFPI pun menyelenggarakan AFPI UMKM Digital Summit 2023 yang akan diselenggarakan 21 September nanti.

Dengan adanya acara ini, diharapkan porsi pinjaman produktif yang saat ini disebutkan Sunu berada di kisaran 40% bisa dikerek lebih tinggi lagi.

Para penyelenggara fintech lending yang tergabung dalam AFPI pun tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan bunga pinjaman apabila pelaku UMKM bisa memetakan bisnisnya dengan detil melalui konfirmasi digital.

Pasalnya, bunga tinggi yang diberikan oleh penyelenggara fintech lending bukanlah tanpa alasan, tapi karena fintech lending sendiri tidak menagih aset sebagai agunan.

Ketua Bidang Humas AFPI Andi Taufan menyebutkan bahwa yang namanya bisnis di level mikro itu bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, pelaku fintech lending perlu memastikan prospek usaha dari borrower seoptimal mungkin untuk memitigasi risiko gagal bayar.

"Kita ada risk profiling, kemudian masuk ke risk appetite, baru menentukan interest rate. Semakin bisnisnya stabil, interest rate-nya itu menurun karena kami bisa melihat bisnisnya lebih stabil dan cash flow-nya bagus. Di sanalah fintech lending melengkapi peran perbankan," tutur Andi dalam kesempatan yang sama.

• Misteri Materi Gelap: Memahami Komponen Tersembunyi Alam Semesta
• KTT ASEAN: Jokowi Minta Pemimpin Dunia Redakan Ketegangan
• Cara Cek Penerima Bansos Kemensos

Kemudian, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki yang turut hadir pun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengarahkan agar UMKM bisa memperoleh daya dongkrak untuk naik kelas.

Misalnya, dengan mencanangkan bahwa program hilirisasi harus melibatkan UMKM, kemudian Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk terus memikirkan dan mengambil aksi agar akses pembiayaan untuk UMKM bisa dipermudah.

"Saya kira hal-hal seperti itu yang sekarang menjadi perhatian presiden. Kenapa beliau memberikan perhatian yang begitu besar kepada UMKM? Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi selama pandemi saja sampai hari ini itu ditopang oleh UMKM," kata Teten. (*)