JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aryo Djojohadikusumo, menekankan pentingnya instrumen finansial inovatif untuk mempercepat pembangunan jaringan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satu opsi yang dinilai strategis adalah penerbitan green bonds oleh PT PLN (Persero).

Hal itu disampaikan Aryo dalam Energy Insights Forum bertajuk “The Energy We Share”, yang digelar Kadin Bidang ESDM bersama Katadata di Jakarta, Rabu (20/8/2025) malam.

Menurut Aryo, tantangan terbesar dalam pengembangan EBT justru ada pada investasi jaringan transmisi yang menghubungkan pembangkit dengan pusat beban. “Internal rate of return (IRR) pembangunan transmisi saat ini hanya sekitar enam persen. Angka itu terlalu rendah bagi investor swasta. Karena itu, pembangunan transmisi mau tidak mau harus ditangani PLN. Di sinilah peran green bonds penting, agar PLN memiliki pendanaan memadai untuk membangun jaringan transmisi EBT sekaligus memperluas bauran energi hijau nasional,” ujarnya.

• Semangat Efisiensi, Pemakaian Gas Bumi PGN di Kemenhan dan TNI Jalan Terus
• Anabella Runner Up Putri Hijabfluencer Lampung 2025, Menginspirasi Lewat Hijab dan Advokasi
• Komunitas Jendela Lampung Ruang Belajar Kreatif untuk Anak dan Relawan

Aryo menegaskan, Indonesia tidak kekurangan sumber daya energi bersih, namun membutuhkan skema finansial yang tepat. “Dengan green bonds, PLN bisa membiayai pembangunan transmisi listrik EBT,” jelasnya.

Green bonds merupakan obligasi khusus yang diterbitkan untuk membiayai proyek ramah lingkungan, mulai dari pembangkit energi terbarukan, penguatan transmisi hijau, hingga sistem penyimpanan energi. Instrumen ini dipercaya bisa menarik minat investor global karena dana yang terkumpul hanya dipakai untuk proyek hijau.

SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman, mengamini pandangan tersebut. Ia menegaskan, PLN tidak bisa sendirian dalam membangun pembangkit dan transmisi. “RUPTL 2025–2034 menargetkan 76 persen tambahan kapasitas berasal dari energi terbarukan, termasuk energy storage. Namun persoalannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana mengeksekusinya bersama. PLN membutuhkan peran aktif swasta,” tegasnya.

• Unik! Kenalan dengan Komunitas Pecinta Ungu Lampung
• Jelang HUT RI ke-80, Pertamina Hadirkan Berbagai Promo Kemerdekaan
• Meriah! PTPN I Regional 7 Gelar Jalan Sehat dan Aneka Lomba Sambut HUT ke-80 RI

Dalam RUPTL terbaru, lebih dari 70 persen kebutuhan pendanaan ditopang oleh Independent Power Producer (IPP). Karena itu, PLN terus mendorong kolaborasi internasional dan pemanfaatan skema pembiayaan hijau, termasuk transition financing.

Sementara itu, CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa, menyoroti kebutuhan energi rendah emisi di kawasan Indonesia timur. Menurutnya, pertumbuhan konsumsi energi di Sulawesi Selatan mencapai 9 persen per tahun. “Pada 2023, kekeringan ekstrem menyebabkan shortage besar pada PLTA sehingga beberapa industri harus dikorbankan. Renewable bukan beban, tetapi peluang. Namun tanpa dukungan regulasi, swasta tidak akan berhasil. Kami siap menjadi mitra pemerintah untuk pemerataan energi di Indonesia timur,” ujarnya.

Subhan menambahkan, keterlibatan swasta penting dalam menyediakan teknologi, investasi, sekaligus mempercepat adopsi energi hijau di industri. Bosowa sendiri kini berinvestasi pada EBT dan pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti biomassa.

Dari sisi digital, VP Operations DCI Indonesia, Lucas Adrian, mengingatkan bahwa lonjakan kebutuhan energi juga datang dari pesatnya pertumbuhan pusat data (data center). “Pertumbuhan data center di Indonesia diperkirakan mencapai CAGR 20 persen per tahun dalam 4–5 tahun ke depan. Data center adalah konsumen listrik sangat besar, sehingga pasokan listrik harus stabil,” jelasnya.

Adapun Energy Insights Forum merupakan forum diskusi bulanan hasil kolaborasi Kadin Bidang ESDM dan Katadata, yang menjadi platform strategis bagi pemerintah maupun swasta dalam memperkuat ekosistem investasi energi serta mendukung transisi energi nasional. (*)