JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp10 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, pengajuan PMN ini terkait dengan penugasan peningkatan rasio elektrifikasi tahun depan. Diharapkan, PLN dapat meningkatkan penetrasi listrik ke desa dan beberapa titik daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). 

“Untuk tahun 2024 kami mengusulkan PMN untuk PLN kurang lebih Rp10 triliun,” kata Pahala saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, dilansir Selasa, 6 Juni 2023.

Pahala menambahkan, PMN dengan nominal tersbeut dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di beberapa daerah yang belum tersalurkan listrik tahun depan. 

• Dolar AS Terpukul Karena Melambatnya Sektor Jasa, Nilai Kurs Rupiah Ditutup Menguat 30 Poin
• BI: IHK Lampung Mei 2023 Deflasi 0,07 Persen
• Tren Menurun, Restrukturisasi Kredit Covid-19 Perbankan Tersisa Rp386 Triliun

PLN diakuinya membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100% selama kurun waktu 2023 hingga 2024 mendatang. 

Sebelumnya hal ini sudah dibicarakan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Berdasarkan catatan PLN, biaya investasi yang dibutuhkan per pelanggan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah itu mencapai Rp25 juta hingga Rp45 juta.

Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatra dan Kalimantan sebesar Rp9,93 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024.(*)