JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk tetap konsisten menjaga inflasi tahun 2023 pada kisaran 3,0% plus minus 1%. Hal tersebut guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan.

Dalam menjaga inflasi tahun 2023 pada kisaran 3,0% plus minus 1%, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Salah satunya, penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, seperti memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.

“Kalau di Indonesia, kalau bicara inflasi, kita bilangnya 3,0% plus minus 1% itu di dalam APBN dan menjadi indikator bank sentral,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, dikutip Senin (5/6/2023).

• Mahasiswa PPG Prajabatan Fisika dan Kimia Unila Gelar Pelatihan Pengolahan Minyak Jelantah
• PGN Saka Siap Eksplorasi Potensi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Sangkar
• Teruskan Pembangunan Karawang, Agung Podomoro Luncurkan Parkland Podomoro Karawang

Di sisi lain, pemerintah dan BI perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered prices dan inflasi komponen volatile food, utamanya pada masa hari besar keagamaan nasional sehingga pada akhir tahun berada dalam kisaran 3,0% hingga 5,0%.

Sehingga untuk Indonesia, menangani inflasi enggak selalu harus pakai monetary policy. Makanya, BI naikin suku bunganya enggak setinggi dan seekstrim bank sentral negara lain, tapi inflasi Indonesia turun. Karena apa? Karena kita menangani dari sisi pemerintah, sisi (volatile) food, dan administered price,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani mengatakan, pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta Bank Indonesia perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial," pungkasnya. (*)