JAKARTA - Pemerintah telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk pemilihan calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027.

Mereka menggantikan anggota OJK periode 2017-2022 yang masa jabatannya akan segera berakhir pada Juli 2022. Pendaftaran online bagi calon Anggota Dewan Komisioner OJK telah berlangsung melalui laman: https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai tanggal 7 Januari sampai dengan 25 Januari 2022.

Tim seleksi akan menilai berkas pendaftaran yang dimasukkan para calon Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027, dan nantinya akan ditentukan siapa saja yang lanjut ke tahap II yaitu: Penilaian makalah, rekam jejak, dan masukan masyarakat.

Pakar Digital, Anthony Leong yang juga CEO Menara Digital, menyampaikan bahwa pemilihan Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 sangat penting untuk memilih kandidat anggota dewan komisioner OJK yang kompeten, kredibel dan berpengalaman dalam menyusun, mengarahkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

• Waskita Karya Optimistis Tuntaskan Tujuh Tol Khusus Usai Raup Dana PMN Rp7,9 T
• Wow! Paket Data Telkomsel 10 GB Harga Rp10.000, Pembelian 10 - 11 Februari 2022
• Perjuangan Mahasiswa Unila Asal Palestina, Berharap Kehidupan yang Lebih Baik di Indonesia

Di saat bersamaan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dalam aspek makroprudensial melalui sektor jasa keuangan, serta menunjukan totalitas untuk mengembangkan sektor ekonomi digital seperti halnya bidang usaha fintech.

“Siapapun anggota dewan komisioner terpilih, khususnya yang bertanggung jawab dalam kompartemen Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang memang langsung berkaitan dengan bidang usaha fintech, sepatutnya merupakan pemimpin yang pro-inovasi, open-minded namun juga prudent dan mengedepankan prinsip perlindungan konsumen serta good corporate governance.” kata Anthony dalam acara HIPMI Digital Academy dengan tema "Peran Fintech Lending dalam Pemulihan Ekonomi Nasional", Kamis (10/2/2022).

Presiden Jokowi saat menjadi keynote speaker pada OJK Virtual Innovation Day 2021, menitipkan pesan pada OJK untuk memastikan inklusi keuangan yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital.

Pelaku usaha di keuangan digital juga harus berorientasi Indonesia sentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok.

Anthony meyakini, arahan dan harapan Presiden cepat terwujud ketika komisioner OJK yang terpilih memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat dalam bidang digital economy dan financial technology. Aspirasi pelaku usaha fintech perlu didengar dengan baik, dan tentunya juga ditindaklanjuti melalui suatu wujud tindakan dan kebijakan yang konkrit, pro bisnis dan inovasi.

• Angkat Kisah Nyata Mualaf, Film Merindu Cahaya de Amstel Bisa Dinikmati di MAXstream
• Cara Lapor SPT Tahunan 2021 Lewat E-Filling dan Dokumen Disiapkan
• Dispora Lampung Respons Positif Agenda PSBB Giatkan Olahraga

"Terakhir, OJK juga harus ada anggota Dewan Komisioner yang benar-benar paham dan ahli di bidang ekonomi digital dan teknologi finansial. Diharapkan komisioner memiliki rasa empati terhadap pelaku usaha fintech yang saat ini sedang menghadapi tantangan untuk survive, bertumbuh dan mengembangkan usahanya. Ke depan perlu ada ekosistem yang positif, ada afirmasi action yang baik untuk dunia usaha digital startup ini,” tutur Anthony.

Tim Seleksi Pemilihan Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 yang terdiri atas Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua merangkap Anggota (mewakili Pemerintah), Perry Warjiyo sebagai Anggota (mewakili Bank Indonesia), Kartika Wirjoatmodjo sebagai Anggota (mewakili Pemerintah), Suahasil Nazara sebagai Anggota (mewakili Pemerintah), Dody Budi Waluyo sebagai Anggota (mewakili Bank Indonesia), Agustinus Prasetyantoko sebagai Anggota (mewakili masyarakat akademisi), Muhamad Chatib Basri sebagai Anggota (mewakili masyarakat industri Perbankan), Ito Warsito sebagai Anggota (mewakili masyarakat industri Pasar Modal) dan Julian Noor sebagai Anggota (mewakili masyarakat Industri Keuangan Non-Bank). (*)