BANDAR LAMPUNG - Dalam rangka meningkatkan perlindungan investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan mengeluarkan beberapa kebijakan yang  bertujuan untuk melakukan penguatan pengawasan industri pasar modal.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana mengatakan, ada tiga regulasi yang akan diterbitkan oleh OJK. Pertama, penerbitan regulasi terkait dengan Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek dan Perlakuan Akuntansi Jual Beli Obligasi dan Saham oleh Perusahaan Efek.

"Regulasi ini dipersiapkan dalam rangka memberikan penegasan terkait prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam pencatatan untuk transaksi pendanaan dan transaksi jual beli obligasi dan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sesuai dengan accounting framework," kata Djustini dalam konferensi persnya secara daring pada Jumat, 14 Oktober 2022.

• Makin Lengkap,Bukit Podomoro Business Park Kini Hadir di Jakarta Timur
• Celana Jeans Levi's dari Abad ke-19 Dilelang, Laku Rp1,3 Miliar
• Perusahaan Induk TikTok Siap-Siap Buat Kejutan

Pihaknya berharap regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan efek dalam memperlakukan suatu transaksi pendanaan dan transaksi jual beli obligasi dan saham yang diatur dalam regulasi di pasar modal dengan perpektif PSAK berbasis IFRS yang memiliki karakteristik principle based.

Kemudian kebijakan kedua yaitu penerbitan regulasi terkait Perubahan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Regulasi ini dipersiapkan untuk menyempurnakan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah pada Manajer Investasi.

"Adapun substansi yang diatur dalam POJK ini di antaranya memasukkan penilaian dan pembobotan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari laporan tata kelola Manajer Investasi," katanya.

Terakhir, penerbitan regulasi terkait Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

• Tak Hanya Hiburan, 4 Dampak Positif dari Hobi Menonton Film
• Gempa Banten dan Sekitarnya, Pengunjung IKEA Alam Sutera Dievakuasi
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian pada Senin, 10 Oktober 2022

Tujuan penyusunan regulasi ini adalah untuk memberikan payung hukum bagi OJK dalam melaksanakan kewenangannya khususnya terkait mekanisme permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU.

Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong para pihak utama yang menjalankan, mengawasi, dan mengendalikan Perusahaan Efek agar melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya secara profesional.

Kemudian akuntabel, dan mematuhi peraturan perundang-undangan agar terhindar dari perkara hukum yang mengakibatkan kepailitan dan PKPU. Melalui berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga mendorong inklusi keuangan semakin tinggi.  (*)