JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang bertujuan meningkatkan akses keuangan masyarakat di desa. Program ini menjadi  langkah progresif OJK dalam upaya mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Program EKI ini berbeda dengan program kami sebelumnya, karena di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-inkubasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan pers dikutip Jumat, 23 Juni 2023.

Program EKI disebutnya akan memanfaatkan potensi yang ada di pedesaan, seperti alam, budaya, sosial, dan finansial, dengan menyediakan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal.

Program ini juga melibatkan pemangku kepentingan di daerah, termasuk Pemerintah Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemendes, OJK, dan Bank Indonesia.

• #MERANTAUKUY2023, Ngobrol Bareng Rektor dan Dekan International Office Ajak Mahasiswa Kuliah di Luar Negeri
• Pertamina Pastikan Harga Bioetanol RON 95 Lebih Terjangkau
• Emiten Perbankan Big Caps Berpotensi Jadi Pemberat Gerakan IHSG Hari Ini

Beberapa layanan dan produk lembaga jasa keuangan yang terlibat dalam program ini antara lain Rekening Pelajar (Kejar), Laku Pandai, KUR, UMi, Security Crowd Funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P, dan QRIS.

Selain itu, Program EKI juga akan bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia. Saat ini, TPAKD telah mencapai 494 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam acara kick-off Program EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Friderica menjelaskan bahwa Sumatera Barat dipilih sebagai wilayah kick-off karena tingkat literasi dan inklusi keuangan di provinsi tersebut masih di bawah angka nasional.

"Melalui Program EKI, diharapkan dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Sanstosa.(*)