JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berencana mewajibkan vaksin human papillomavirus HPV, tujuannya untuk mencegah kanker serviks pada wanita Indonesia.

Menkes sendiri memastikan bahwa nantinya vaksin tersebut akan masuk dalam program nasional gratis termasuk vaksin HPV.

Budi Gunadi pun menegaskan bahwa vaksin tersebut gratis dan masyarakat tidak perlu membayar apapun.

• Indo Premier Ajak Masyarakat Hijrah Jadi Investor Syariah
• BRI Gandeng Traveloka Tambah Fitur Travel di BRImo
• Ini Lini Bisnis Tiga Wanita Terkaya Se-Indonesia

Selain itu Budi Gunadi juga menyampaikan bahwa program vaksinasi kanker serviks akan mulai berlaku tahun 2022 ini. Sebelumnya, program wajib vaksin HPV baru berlaku di beberapa wilayah saja di Indonesia sejak 2021.

Rencana Menteri Kesehatan, mulai tahun ini seluruh provinsi di Indonesia akan wajib untuk mengikuti program vaksin ini.

Vaksin HPV menjadi vaksin kanker wajib usai Kementerian Kesehatan RI melaporkan banyak wanita Indonesia meninggal akibat kanker serviks dan kanker payudara.

Menurut Budi ini menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak wanita di Indonesia.

"Sebagai tindak lanjut dari laporan kematian tersebut, maka vaksin HPV akan diberikan bagi kelompok anak maupun dewasa muda," paparnya dikutip Selasa, 21 April 2022.

Menkes menerangkan bahwa upaya mewajibkan vaksin HPV ini demi menekan risiko kematian wanita akibat kanker serviks.

"Tak hanya itu, vaksin HPV juga bertujuan untuk menekan jumlah pasien yang memerlukan perawatan rumah sakit dan tidak berbeda jauh dengan vaksin COVID-19, anggaran yang diperlukan untuk melakukan langkah pencegahan jauh lebih murah daripada perawatan,"jelasnya.

Tidak puas sampai di situ, selain vaksin HPV yang akan menjadi wajib tahun ini, Budi Gunadi menyebut akan ada lebih banyak lagi program vaksinasi.

• Didukung Pelindo II, FKPPIB Berbagi Takjil kepada Jurnalis
• PSMTI, SMSI, dan Denpomal Lampung Berbagi Kasih kepada Anak-Anak Panti Asuhan Bussaina
• HUT Ke-22 Apeksi, Pemkot Bandar Lampung Gelar Kompetisi Jurnalistik

Masih ada rencana jenis vaksin yang akan masuk program pemerintah termasuk vaksin untuk mencegah pneumonia dan diare pada anak.

Budi ingin melakukan tindakan preventif dan promotif, sama seperti penanganan terhadap COVID-19. “ Jika kita sakit sampai harus dirawat di Rumah Sakit tentu akan memakan biaya mahal, jadi vaksinasi ini bersiat mencegah,”ujarnya.

Sehingga perhitungannya akan jauh lebih murah melalui vaksinasi karena sifatnya mencegah bukan mengobati orang sakit. (*)