JAKARTA - Penganggaran kebutuhan pertahanan Nasional seperti pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) belakangan menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Presiden meminta anggaran tersebut digunakan dengan bijak dan sesuai peruntukannya mengingat keterbatasan APBN. 

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke -78 TNI di Monas, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2023. Selain itu Presiden juga mendorong TNI memprioritaskan pembelian dan penggunaan alutsista dari pabrikan dalam negeri.

Hal tersebut guna memberikan dorongan terhadap industri pertahanan dalam negeri agar dapat berkembang, utamanya soal modernisasi. “Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari perkembangan investasi industri pertahanan dalam negeri,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis. 

Lantas berapa anggaran dana pertahanan yang digelontorkan oleh pemerintah dalam bidang pertahanan negara? Berdasarkan Buku I Rancangan Undang-Undang APBN yang dimuat dalam laman resmi Kementerian Keuangan, diketahui Kementerian Pertahanan memiliki alokasi anggaran mencapai Rp135,44 triliun pada 2024.

• Dorong Wisatawan China, Arab Saudi Gandeng Huawei
• Cara Jaga Baterai Ponsel Agar Smartphone Tidak Meledak
• Netflix Rencana Naikan Harga Layanan Bebas Iklan
• Kekeringan Global Menghambat Penurunan Emisi Karbon di Sektor Energi

Anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa tujuh bagian lain. Pertama yaitu digunakan unutk  Program Dukungan Manajemen yang menelan anggaran Rp78 triliun. Kemudian Program Pelaksanaan Tugas TNI senilai Rp3 triliun. Anggaran itu juga digunakan untuk Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit senilai Rp11,9 triliun. 

Selanjutnya Kemenhan mengalokasikan anggaran untuk Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan senilai Rp24 miliar. Dalam hal Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan terdapat alokasi dana mencapai Rp39,4 triliun. 

Selanjutnya terdapat program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan senilai Rp399 miliar. Terakhir dana tersebut dialokasikan untuk Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan senilai Rp1,4 triliun.

Anggaran untuk Kemenhan ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya di mana dianggarkan hingga Rp144 triliun pada tahun 2023. Anggaran tertinggi antara tahun 2019 hingga 2024 yang digelontorkan pada bidang ini yaitu pada tahun 2022, mencapai Rp150 triliun. 

Kemudian anggaran paling rendah pada tahun 2019 yakni Rp115 triliun. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengusulkan agar digelontorkan dana sebesar Rp350 triliun saat rapat bersama Komisi I DPR pada bulan Juni lalu. Hal itu difungsikan untuk pemenuhan minimum essential force (MEF). 

Borong Alutsista

Kementerian Pertahanan sebelumnya telah memborong beberapa alutsista seperti pesawat tempur dan helikopter. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memborong 24 unit Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk tipe GFA yang ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Head of Agreement/HOA) dilakukan di fasilitas Lockheed Martin, Washington  pada Agustus lalu.

Kemudian Kementerian Pertahanan juga telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan Boeing guna pembelian 24 unit Pesawat Tempur Boeing tipe F-15EX.  

Proses penandatangan MoU tersebut diketahui berada di markas perusahaan pesawat Boeing di St Louis, Missouri, Amerika Serikat berdasarkan dari akun Instagram pribadi Menhan Prabowo yang menggunggah postingan tersebut pada bulan yang sama.

Sebelumnya, Menhan telah menandatangani kontrak pengadaan Pesawat Tempur asal Perancis tipe Rafale pada 10 Februari 2022. Kontrak tersebut berisikan pembelian pertama sejumlah enam unit dan rencananya akan terus bertambah hingga total keseluruhan 42 unit pesawat tempur tipe Rafale. 

Unit pertama dari pesawat tersebut direncanakan akan tiba di RI pada tahun 2026 mendatang sebanyak tiga unit.(*)