JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengganti Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada hari ini Rabu, 15 Juni 2022. 

Muhammad Lutfi digantikan oleh Zulkifli Hasan yang juga adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Direktur of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan ada sejumlah catatan kinerja Muhammad Lutfi saat menjadi Menteri Perdagangan selama dua tahun terakhir.

Menurut dia, saat Lutfi menjabat, kinerja neraca perdagangan memang mencatat surplus. Hanya saja, hal itu masih didominasi oleh faktor eksternal yakni "boom" harga komoditas, bukan kinerja ekspor manufaktur yang bernilai tambah.

• Hasil Raker APTISI Wilayah II-B Lampung: Akreditasi Perguruan Tinggi Minta Kembali ke BAN PT
• Bermitra dengan PT MAI, Petani Aren Desa Cikadu Lepas dari Tengkulak
• ITERA Resmi Buka Prodi Rekayasa Kosmetik Pertama di Indonesia

Kemudian, sejak tahun 2021 harga minyak goreng terus melambung hingga menimbulkan gejolak di masyarakat kelas bawah karena terbebani dengan harga yang mahal.

"Selama kepemimpinannya dia tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng dan tunduk pada kekuatan perusahaan yang mengendalikan pasar meski sudah bereksperimen dengan aneka kebijakan. Pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) juga tidak efektif bahkan berujung pada jatuhnya harga Tandan Buah Sawit (TBS) di level petani," ujar Bhima dikutip iNews pada Rabu, 15 Juni 2022.

• Dukung Pembangunan ITERA, Kementerian PUPR Kucurkan Dana Ratusan Miliar
• Pengumuman Hasil Rekrutmen BUMN 2022 Diundur, Ini Jadwal Terbaru
• 34 Nasabah Jadi Korban Skimming, Bank Lampung Siap Kembalikan Dana

Dia juga menilai pengawasan internal Muhammad Lutfi selaku Mendag juga lemah. Hal itu, terbukti dari tertangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait izin ekspor CPO membuat integritas Kementerian Perdagangan dipertanyakan.

Oleh sebab itu, Bhima berharap siapapun sosok menteri penggantinya, diharapkan bisa menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng.

"Yang tak kalah penting lainnya adalah mau melakukan pembersihan di internal Kementerian Perdagangan khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan," tutur Bhima. (*)