BANDAR LAMPUNG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Lampung mengadakan Forum Ekonomi Lampung.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari pada 9, 13, dan 15 Februari 2023 di KPw BI Lampung.

Forum telah dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto bersama Kepala BI Lampung pada Kamis, 9 Februari 2023 lalu.

• Turun Tipis! Cek Harga Emas Antam di Pegadaian pada Selasa, 14 Februari 2023
• Berikut Syarat dan Langkah Membuat KTP Digital
• Evaluasi Ongkos Penerbangan Haji, Jangan Sampai Garuda Indonesia Sakit Lagi

Forum ini menghadirkan para ahli, praktisi maupun pemangku kebijakan dari berbagai bidang, yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung, asosiasi terkait, akademisi, dan media.

“Forum ini diselenggarakan untuk menggali pemikiran dan rekomendasi kebijakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (2025-2030) dan jangka panjang (2025- 2045) yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Lampung,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Lampung Budiyono melalui keterangan resmi dikutip Selasa, 14 Februari 2023.

Koordinator Tim Industri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Firdaussy Yustiningsih menyampaikan bahwa sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor penting pendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di negara-negara maju, seperti Korea Selatan dan Jepang.

Sektor ini penting untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya 6 persen per tahun untuk keluar dari Middle Income Trap sebelum Tahun 2045.

Dalam pengembangan industri pengolahan, ekonomi sirkular perlu didorong, karena berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) serta memberikan peluang baru untuk diversifikasi ekonomi, penciptaan nilai, dan pengembangan keterampilan.

“Ekonomi sirkular dimaksud merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru yang dapat mendorong transformasi sektor lainnya,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Aprianus John Risnad menyampaikan bahwa sustainable finance berpeluang meningkatkan peluang “green job” untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Meski demikian, transformasi menuju industri hijau mempunyai tantangannya tersendiri, diantaranya investasi yang mahal dan sulitnya pembiayaan.

“Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah utamanya dari aspek regulasi dan kepatuhan, permodalan dan teknologi, serta penjaminan sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Koordinator Jasa Keuangan Syariah bappenas Muhammad Fahlevy, menambahkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah juga perlu didorong transformasinya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, karena kontribusinya terhadap PDRB yang masih rendah.

• Lembaga Pemeringkat Keuangan Terkemuka Dunia 'Fitch Ratings' Naikkan Peringkat BRI Menjadi BBB dan AAA (idn) dengan Outlook Stabil, Ini Faktor Pendorongnya!
• Cara Download Video Bagus di Pinterest Tanpa Harus Install Aplikasi Khusus
• BRI 'Untung' dan 'Slamet', Layani 34 Juta Usaha Mikro, Laba Rp51,4 Triliun, Melalui Pajak & Dividen akan Kembali ke Rakyat

Berdasarkan riset World Giving Indeks 2022, Indonesia tercatat sebagai negara Nomor 1 paling dermawan serta memiliki lembaga pengelola zakat dan nazhir wakaf yang cukup banyak, yang menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah kedepan.

Sementara itu untuk Lampung, Muhammad Fahlevy menyampaikan bahwa dengan penduduk yang didominasi oleh muslim, potensi pengembangan ekonomi dan  keuangan syariah di Provinsi Lampung juga sangat besar.

“Setiap daerah bisa mengoptimalkan pemanfaatan zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan baru bagi pertumbuhan perekonomian,” jelasnya.

Adapun kesimpulannya bahwa transformasi ekonomi Lampung membutuhkan dukungan semua pihak untuk mendorong sektor ekonomi yang saat ini menjadi pengungkit perekonomian Lampung, yakni pertanian dan industri pengolahan serta sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti ekonomi dan keuangan syariah dan ekonomi hijau. (*)