BANDAR LAMPUNG – Masyarakat merupakan bagian dalam pemberantasan korupsi. Peran yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah korupsi cukup banyak, mulai dari ikut memantau pelayanan publik hingga melaporkan jika melihat korupsi ke KPK.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha dalam Kegiatan Sosialisasi Roadshow Bus KPK di Taman UMKM Bung Karno, Bandar Lampung, Sabtu, 24 Sepetember 2022.

Selain itu, Aida juga menyampaikan bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki banyak peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Misalnya menolak dan melaporkan gratifikasi ke KPK.

"Para ASN juga dapat melaporkan jika melihat perilakuk korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara," kata Aida.

Dalam perjalanan Roadshow Bus KPK ini, kata Aida, ia berupaya memberikan pemahaman bahwa keteladanan merupakan satu hal yang penting dalam upaya pencegahan korupsi.

"Bagaimana orang dewasa atau pemimpin menunjukan perilaku antikorupsi yang bisa ditiru dan akan menjadi panutan untuk anak-anak di generasi kedepan," ujar Aida.

Kegiatan hari ke 2 Roadshow Bus KPK di Bandar Lampung ini turut dihadiri Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Sekertaris Daerah Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya, dan Inspektur Kota Bandar Lampung Robi Suliska Sobri.

• Car Free Day, Wali Kota Bandar Lampung Seruput Teh Gunung Dempo
• Sering Terpapar Blue Light Berisiko Picu Penuaan Dini
• Pesta Rakyat Simpedes 2022, BRI Edukasi Bisnis Digital Hingga Pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung

KPK Edukasi Peningkatan Integritas OPD Kota Bandar Lampung

Di hari yang sama, KPK menggelar workshop pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung, Jumat, 23 September 2022. 

Sebagai bagian dari rangkaian Roadshow Bus KPK, kegiatan bertujuan untuk mengedukasi para OPD dalam mengupayakan integritas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Spesialis Direktorat Monitoring, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Wahyu Dewantara Susilo dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan SPI dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, pelaksanaan SPI menjadi penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).

Dalam pelaksanaannya, Wahyu mengungkapkan tentang elemen pengukuran SPI kepada 71 kepala OPD dan 20 Camat yang hadir langsung di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung. Terdapat tujuh elemen pengukuran dalam SPI, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengaruh perdagangan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

“Jadi SPI ini penting, untuk menciptakan kesadaran akan adanya risiko korupsi di pemerintahan, kementerian, atau lembaga khususnya di Pemkot Bandar Lampung. Hasil dari SPI Kota Bandar Lampung Tahun 2022 memiliki nilai rata-rata 65,6 dibawah rerata nilai nasional 72,4,” ungkap Wahyu.

Dari nilai rata-rata SPI Bandar Lampung, Wahyu mengatakan beberapa daerah masuk dalam kategori sangat rentan, diantaranya Kabupaten Lampung Timur dengan nilai indeks 51 persen, Lampung Selatan 58 persen, Lampung Tengah 62 persen, Tanggamus 65 persen, dan Kota Bandar Lampung 65 persen. Dari hasil tersebut, KPK meminta kepada Pemkot Bandar Lampung untuk dilakukannya perbaikan sistem pada organisasi agar tidak ada lagi celah korupsi.

• Sering Terpapar Blue Light Berisiko Picu Penuaan Dini
• Pesta Rakyat Simpedes 2022, BRI Edukasi Bisnis Digital Hingga Pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung
• Sepuluh Kota Terburuk di Dunia untuk Dihuni pada Tahun 2022

Dari pengukuran SPI tahun 2022, Pemerintah menargetkan skor indeks integritas nasional sebesar 72 atau naik dua poin dari target tahun lalu sebesar 70, sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu, KPK terus menyempurnakan sistem SPI agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi kepada KPK karena telah memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan SPI kepada kepala OPD di Pemkot Bandar Lampung. Melalui workshop SPI diharapkan dapat diserap dan dijalankan dengan baik, mengingat fungsi OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ketika melakukan pelayanan.

“Upaya pelaksanaan SPI bukan hanya untuk mendongkrak angka indeks semata, tetapi untuk meningkatkan implementasi pencegahan korupsi yang menjadi bagian dari penanaman nilai integritas. Prioritas yang harus dilakukan ialah mengembangkan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan,” kata Eva.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amrullah, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya, Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Bandar Lampung Haidarmansyah, dan seluruh kepala BUMD dan BUMN di Kota Bandar Lampung. (*)