JAKARTA - Polusi udara di Jabodetabek akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Ekonom energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan konversi kendaraan listrik bukanlah solusi untuk mengurangi polusi udara.

Menurut Fahmy, kendaraan listrik tidak menjadi solusi jika pembangkit yang memproduksi listrik masih menggunakan batu bara.

"Ironis, jika pembangkit listrik masih menggunakan batu bara. Seharusnya, PLTU-nya yang diganti," katanya saat dihubungi TrenAsia.com jaringan Kabarsiger.com pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Fahmy menyoroti, dorongan konversi kendaraan listrik perlu diimbangi dengan pemerataan fasilitas seperti SPKLU. Pasalnya, kendaraan listrik sangat bergantung pada daya yang ada melalui pengisian.

Apalagi, penyediaan infrstruktur kendaraan listrik juga mahal. Hal ini tercermin dari masih susahnya investor masuk untuk menanamkan modalnya dalam infrastruktur kendaraan listrik. Dari sisi pengguna masyarakat juga tampak tak antusias meskipun pemerintah memberikan sederet subsidi pada pembelian.

• Arab Saudi Lepas Soal Ketergantungan Minyak, Sektor Pariwisata Meningkat
• Bank Indonesia Lampung Bersama BBPOM Launching PAKAI QRIS PUSAKA
• Harga Properti Residensial Terus Naik, Berikut Hasil Survei BI Triwulan II 2023
• Tahun Politik, Agung Podomoro Masih Optimistis Bisnis Properti Tetap Tumbuh

Maka Fahmy menyarankan untuk pemerintah memperbaiki dulu dari sisi hulu, lalu dilanjutkan untuk menata ulang pengolahan limbah industri. Apalagi seusai pandemi kenaikan aktivitas industri manufaktur turut meningkat  karena memacu produktivitasnya sehingga puncak polusi sekarang ini terjadi.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) utamanya disebabkan oleh pencemaran udara di Jabodetabek berasal dari kendaraan bermotor.

Siti Nurbaya mengungkapkan, hingga 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan (KLHK) mencatat ada 24,5 juta kendaraan bermotor. Dari angka itu, 19,2 juta di antaranya merupakan sepeda motor.

Siti Nurbaya membantah bahwa, pencemaran udara di Jakarta tidak disebabkan karena polutan yang dikeluarkan dari PLTU Suralaya. Hasil analisis KLHK menemukan uap hasil cerobong asap PLTU Suralaya per 27 Juli - 9 Agustus menemukan uapnya bergerak tidak ke arah jakarta, tetapi ke arah selat sunda.

Lebih lanjut dalam Rapat Terbatas, menteri KLHK menjelaskan jika Dirut PLN Darmawan Prasodjo diminta melaporkan mana saja pembangkit-pembangkit yang bisa menyebabkan polusi. Baik pembangkit sekitar hingga individual.