JAKARTA - Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Bank Indonesia (BI) terus berkomitmen untuk memenuhi amanat ini. Di antaranya dengan mewujudkan kemudahan akses layanan informasi kepada publik melalui berbagai inovasi dari sisi manusia, proses, dan teknologi.

UU KIP yang secara efektif mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 2010, merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak asasi warga negara untuk mengetahui informasi publik (right to know) yang dijamin pasal 28F UUD 1945.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono mengatakan hal ini sejalan dengan salah satu pilar transformasi kelembagaan di BI yaitu penguatan bauran kebijakan kelembagaan guna membangun lembaga bank sentral yang kredibel, berkinerja unggul, bertata kelola, dan transparan.

• Sekdaprov Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Diseminasi Pedoman MCP
• Daftar Negara Berkembang Disebut Bakal Alami Krisis Utang
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Jumat, 7 April 2023

"Terbukanya akses informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola (good governance) perumusan dan implementasi kebijakan yang baik," ujar Doni dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/4).

Lebih lanjut, Doni menekankan dengan inovasi dan sinergi antar lembaga yang erat, diharapkan pengelolaan layanan informasi dan implementasi keterbukaan informasi di Indonesia menjadi lebih baik guna mewujudkan kredibilitas lembaga yang akuntabel dan berintegritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail menyampaikan bahwa tujuan utama implementasi UU KIP adalah mewujudkan transparansi lembaga yang akuntabel, efektif, dan efisien.

"Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan dengan adanya tranparansi serta keterbukaan informasi publik, akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang mendukung penanggulangan kemiskinan di berbagai negara," tuturnya.

Samrotunnajah juga mengapresiasi capaian BI dalam keterbukaan informasi publik melalui program-program yang inovatif, termasuk mendorong sinergi penguatan transparansi bersama lembaga publik lainnya.(*)