Kabarsiger.com, Bandar Lampung --  Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHS) hingga pekan kedua Oktober 2019, harga pangan di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung masih relatif terkendali.

Meski begitu Bank Indoesia Perwakilan Lampung menilai, risiko kenaikan harga komoditas pangan seperti beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras telah dapat terlihat, mengingat produksinya yang secara musiman menurun pada triwulan IV.

Menghadapi risiko tersebut, Kepala Bank Indonesia Lampung, Budiharto Setyawan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, di Aula Bank Indonesia Lampung, Selasa (15/10/2019) menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya memperkuat kerja sama TPID dan Bulog untuk memastikan ketersediaan cadangan beras serta keterjangkauan harga komoditas di pasar.

Selain itu, TPID dapat melakukan intensifikasi pendampingan dan pelatihan penanganan komoditas hortikultura pada musim penghujan, memitigasi ketersediaan pasokan hortikultura dengan mempercepat Luas Tambah Tanam (LTT). Serta, memitigasi risiko inflasi akibat tingginya permintaan konsumsi rokok melalui sosialisasi hidup sehat tanpa rokok.

“Koordinasi dengan Satgas Pangan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penimbunan komoditas yang merugikan masyarakat,” papar Budiharto.

Menurut Budiharto, risiko level kenaikan tahunan harga barang dan jasa di tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan normal tahunan tahun sebelumnya. Hal ini karena dibarengi dengan kebijakan yang dapat mendorong penigkatan biaya produksi dan biaya distribusi.

Peningkatan biaya produksi diperkirakan karena risiko sejumlah kebijakan pemerintah, diantaranya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku 1 Januari 2020, penghapusan subsidi pelanggan listrik rumah tangga mampu 900 VA mulai tahun depan, kenaikan harga BBM dan elpiji tiga kg bersubsidi, kenaikan tarif angkutan online, serta kenaikan UMR tahunan dengan level lebih tinggi akibat meningkatnya biaya hidup dan transportasi.

Sementara peningkatan biaya distribusi, lanjut Budiharto, disebabkan oleh kenaikan tarif tol di Jawa yang akan berdampak kepada peningkatan ongkos angkut sehingga mempengaruhi harga barang yang berasal dari Jawa (second row effect), serta kenaikan harga BBM khususnya solar di tahun 2020 dan peningkatan tarif penyeberangan Merak-Bakauheni yang mulai dilakukan secara bertahap.

Menghadapi sejumlah risiko jangka menengah tersebut, sejalan dengan amanat Wakil Presiden RI pada Rakornas TPID 2019, Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan ketersediaan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi pangan.

“Inovasi program juga perlu ditingkatkan, sebagai contoh menjaga kelancaran distribusi pangan melalui pembangunan pasar pengumpul. Pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat memperlancar konektivitas belum cukup, sehingga perlu dukungan akses langsung ke pasar melalui adanya pasar pengumpul. Dari pasar pengumpul dapat menggunakan moda transportasi yang lebih besar menuju pasar di kota dengan akses jalan tol dan kereta api yang sudah memadai. Seluruh kegiatan distribusi ini juga perlu didukung penggunaan teknologi informasi,” tandas Budiharto. (*)