JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group, selaku induk usaha IFG Life sebesar Rp3 triliun dan Rp3,5 triliun sisanya untuk PMN 2024.

Hal ini diungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan, PMN sebesar Rp3 triliun akan digunakan untuk penguatan permodalan PT Asuransi Jiwa BPUI guna menerima pengalihan portofolio PT. Jiwasraya.

"Selain itu, untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional, memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan internal. Serta meningkatan edukasi dan literasi kepada masyarakat," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan dan Perum LPPNPI pada Senin, 18 September 2023.

Lalu lebih lanjut, anggaran tahun 2024 digelontorkan PMN sebesar Rp3,5 triliun untuk penguatan kapasitas permodalan BPUI Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT. Asuransi Jiwasraya.

• Pengalihan Polis Jiwasraya Ditarget Selesai Awal 2024
• Waduh! Uni Eropa Denda Tiktok Rp5,5 Triliun
• KCIC Rencana Kembali Buka Kouta Uji Coba Tahap II
• Mahasiswa Prodi DKV IIB Darmajaya Kembali Juara Lomba Tingkat Nasional
• BPS: Kinerja Ekspor Komoditas Unggulan Turun  pada Agustus 2023

Selanjutnya, PT BPUI (Persero) akan mengoptimalkan kinerja IFG Life dalam menggunakan PMN secara efektif dalam menyelesaikan polis dari permasalahan Jiwasraya dan tidak mengajukan PMN pada tahun-tahun berikutnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah telah siap mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) definitif pada 2024 dengan total Rp28,16 triliun yang diberikan pada tiga BUMN.

Erick menyebut, berdasarkan pembahasan pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI. Adapun tiga perusahaan yang akan mendapat suntikan PMN di antaranya, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp18,6 triliun, IFG sebesar Rp3,56 triliun dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) Rp6 triliun.

"PMN definitif yang akan diberikan kepada BUMN, ini yang terakhir pimpinan dan para anggota Komisi 6, akan diberikan kepada BUMN senilai Rp28,16 triliun," ujarnya.(*)