Kabarsiger.com, Bandar Lampung - BPS Provinsi Lampung mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan konsep pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum S dalam FGD dengan tema “Struktur Perekonomian Nasional dan Lampung Berdasarkan Tabel Input Output (IO) dan Supply Used Tabel (SUT)" di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (5/12/2019).

Menurut Yeane sejumlah indikator makro ekonomi Lampung menunjukkan capaian yang menggembirakan.

"Capaian pertumbuhan ekonomi 2018 lebih tinggi dari capaian nasional. Sementara itu, tingkat inflasi gabungan terjaga dan tingkat pengangguran relatif rendah," ujarnya.

Namun, lanjut Yeane, data menunjukan pembangunan ekonomi yang dilakukan masih menyisakan pekerjaan rumah. Antara lain, angka kemiskinan per September 2019 masih cukup tinggi, indeks ketimpangan yang cukup besar, dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih di level sedang.

Oleh karena itu, Yeane menilai Provinsi Lampung perlu mengadopsi konsep pertumbuhan ekonomi inklusif yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan kemiskinan, pengangguran, pemerataan dan aspek lingkungan. 

"Untuk mengatasi hal tersebut perlu membuat kerangka analisis pembangunan yang memasukkan aspek keruangan berdasarkan struktur keterkaitan ekonomi dan keterkaitan wilayah," jelasnya.

Salah satu jawaban atas tantangan tersebut, yaitu melalui penyusunan tabel Input Output (IO) dan Inter-Regional Input Output (IRIO).

Tabel IO disusun untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian secara menyeluruh. Sementara tabel IRIO merupakan pengembangan dari tabel IO regional. Tabel IO diturunkan melalui Supply and Use Table (SUT).

Tabel IO dan IRIO ini, menjadi dasar rencana pembangunan daerah untuk mencapai visi RPJMD 2019-2024, yaitu Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera). Di mana di dalamnya menyinggung masalah pemerataan kualitas pelayanan publik, konektivitas wilayah dan kesejahteraan bersama. 

Dalam FGD ini turut hadir Direktur Neraca Produksi BPS RI dan Bappeda Provinsi Lampung, dikuti oleh peserta yang berasal dari BPS kabupaten/kota se-Lampung, SKPD di Lingkup Pemprov Lampung, Kepala BI Perwakilan Provinsi Lampung, Kepala OJK Perwakilan Provinsi Lampung dan para akademisi. (*/VR)